Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020

MENAKER JELASKAN TIGA SASARAN PENTING DALAM UU CIPTA KERJA

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap 3 sasaran penting yang menjadi fokus dalam
penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu tenaga kerja yang
belum bekerja, pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja, serta pekerja/buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja.

Hal tersebut diungkapkan, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam acara Tri Hita Karana
Forum Dialogue "Indonesia Omnibus Law For A Better Business Better World." "Undang-Undang
Cipta Kerja merupakan langkah besar bangsa Indonesia untuk memperbaiki ekosistem investasi
dan ketenagakerjaan guna mencapai tujuan negara Indonesia yang produktif, berdaya saing,
adaptif dan inovatif serta dapat keluar dari jebakan negara yang berpenghasilan menengah,"
kata Menaker Ida, pada Senin (30/11), dalam keterangan pers kepada wartawan.

Menaker mengatakan, langkah penciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan
kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja yang belum bekerja dilakukan dengan cara menarik
investasi, baik melalui investasi dalam negeri maupun luar negeri.

"Kami menyadari semakin banyak investasi yang ditanamkan, maka semakin banyak pula
peluang kerja yang terbuka. Oleh sebab itu diharapkan investasi yang masuk adalah investasi
yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang belum bekerja," kata Ida.
Hal ini, lanjut Menaker, penting untuk memecahkan persoalan pengangguran di Indonesia,
dimana saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2020 tercatat angka
pengangguran mencapai 9,7 juta orang. Itupun masih ditambah setiap tahunnya terdapat 2 -
2,5 juta angkatan kerja baru.

Terkait pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja, Menaker Ida mengatakan, adanya
perubahan bentuk-bentuk pekerjaan yang baru dan perkembangan tuntutan dunia kerja yang
lebih fleksibel, perlu diimbangi dengan adanya perlindungan yang lebih baik bagi pekerja/buruh.
"Misalnya soal perubahan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak melalui penegasan bahwa pekerja
kontrak hanya dapat dipekerjakan pada pekerjaan yang sifatnya sementara atau tidak tetap.
Jangka waktu penggunaan pekerja kontrak ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, " jelas
Politisi PKB ini.

Upaya perlindungan pun dilakukan untuk mengatur ketentuan alih daya (outsourcing),
perlindungan sistem pengupahan bagi pekerja serta perubahan ketentuan dalam waktu kerja
dan waktu istirahat serta waktu kerja lembur yang dimaksudkan selain untuk meningkatkan
produktivitas, juga agar pekerja/buruh yang bekerja kurang atau lebih dari waktu kerja standar,
dapat terlindungi.

Pemerintah juga memberikan perhartian khusus bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK.
Perubahan ketentuan mengenai mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja
tetap.

Di satu sisi untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh agar tidak terjadi pemutusan
hubungan kerja secara sewenang-wenang oleh pengusaha. Di sisi lain bagi kedua belah pihak,
PHK tersebut tidak selalu harus menjadi objek yang diperselisihkan.

Terkait dengan perubahan ketentuan besaran kompensasi PHK, dimaksudkan agar
pekerja/buruh mendapatkan kompensasi PHK yang lebih realistis. Selain itu untuk memberikan
bekal agar pekerja yang mengalami PHK tetap dapat bekerja.

31