Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020

MENAKER JELASKAN 3 SASARAN PENTING DI UU CIPTA KERJA

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus
terhadap 3 sasaran penting yang menjadi fokus dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga sasaran tersebut yaitu tenaga kerja yang belum bekerja,
pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja, serta pekerja/buruh yang mengalami pemutusan
hubungan kerja.

Hal itu ia ungkapkan dalam acara Tri Hita Karana Forum Dialogue 'Indonesia Omnibus Law For
A Better Business Better World' yang dihadiri Kamar Dagang Internasional (International
Chamber of Commerce/ICC), The United Nation of Sustainable Development Solutions Network
(UN SDSN), United in Diversity Foundation (UID Foundation), Kamar Dagang Indonesia (KADIN),
dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

"Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah besar bangsa Indonesia untuk memperbaiki
ekosistem investasi dan ketenagakerjaan guna mencapai tujuan negara Indonesia yang
produktif, berdaya saing, adaptif dan inovatif serta dapat keluar dari jebakan negara yang
berpenghasilan menengah," kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin (30/11/2020).

Ida mengatakan langkah penciptaan lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan kerja
yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja yang belum bekerja dilakukan dengan cara menarik
investasi, baik melalui investasi dalam negeri maupun luar negeri.

"Kami menyadari semakin banyak investasi yang ditanamkan, maka semakin banyak pula
peluang kerja yang terbuka. Oleh sebab itu diharapkan investasi yang masuk adalah investasi
yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang belum bekerja," kata dia.

Hal ini, lanjutnya, penting untuk memecahkan persoalan pengangguran di Indonesia. Saat ini
berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2020 tercatat angka pengangguran
mencapai 9,7 juta orang. Itu pun masih ditambah setiap tahunnya terdapat 2 - 2,5 juta angkatan
kerja baru.

Terkait pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja, Ida mengatakan adanya perubahan bentuk-
bentuk pekerjaan yang baru dan perkembangan tuntutan dunia kerja yang lebih fleksibel, perlu
diimbangi dengan adanya perlindungan yang lebih baik bagi pekerja/buruh.
"Misalnya soal perubahan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak melalui penegasan bahwa pekerja
kontrak hanya dapat dipekerjakan pada pekerjaan yang sifatnya sementara atau tidak tetap.
Jangka waktu penggunaan pekerja kontrak ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah,"
tuturnya.

Upaya perlindungan pun dilakukan untuk mengatur ketentuan alih daya (outsourcing),
perlindungan sistem pengupahan bagi pekerja serta perubahan ketentuan dalam waktu kerja
dan waktu istirahat serta waktu kerja lembur yang dimaksudkan. Selain untuk meningkatkan
produktivitas, upaya tersebut juga dilakukan agar pekerja/buruh yang bekerja kurang atau lebih
dari waktu kerja standar, dapat terlindungi.

Ida menambahkan pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi pekerja/buruh yang
mengalami PHK. Perubahan ketentuan mengenai mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK)
bagi pekerja tetap, di satu sisi untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh agar tidak
terjadi pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang oleh pengusaha. Di sisi lain bagi
kedua belah pihak, PHK tersebut tidak selalu harus menjadi objek yang diperselisihkan.

Terkait dengan perubahan ketentuan besaran kompensasi PHK, dimaksudkan agar
pekerja/buruh mendapatkan kompensasi PHK yang lebih realistis. Selain itu untuk memberikan
34