Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020

MENAKER: UU CIPTA KERJA MUNGKINKAN KELOLA 12 JUTA PENGANGGURAN

Pemerintah melalui Kemnaker memberikan perhatian khusus terhadap 3 sasaran penting yang
menjadi fokus dalam penerapan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang tenaga kerja
yang belum bekerja, pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja, serta pekerja/buruh yang
mengalami pemutusan hubungan kerja.

Hal tersebut diungkapkan, Menaker Ida Fauziyah, dalam acara Tri Hita Karana Forum Dialogue
"Indonesia Omnibus Law For A Better Business Better World" yang dihadiri Kamar Dagang
Internasional (International Chamber of Commerce/ICC), The United Nation of Sustainable
Development Solutions Network (UN SDSN), United in Diversity Foundation (UID Foundation),
Kamar Dagang Indonesia (KADIN), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

"Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah besar bangsa Indonesia untuk memperbaiki
ekosistem investasi dan ketenagakerjaan guna mencapai tujuan negara Indonesia yang
produktif, berdaya saing, adaptif dan inovatif serta dapat keluar dari jebakan negara yang
berpenghasilan menengah," kata Menaker Ida di Jakarta pada hari Senin, 30 November 2020.

Menaker Ida mengatakan, langkah penciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan
kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja yang belum bekerja dilakukan dengan
cara menarik investasi, baik melalui investasi dalam negeri maupun luar negeri.
"Kami menyadari semakin banyak investasi yang ditanamkan, maka semakin banyak pula
peluang kerja yang terbuka. Oleh sebab itu diharapkan investasi yang masuk adalah investasi
yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang belum bekerja," kata Menaker Ida.
Sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari laman kemnaker.go.id, Senin, 30 November
2020.

Hal ini, kata Menaker Ida, penting untuk memecahkan persoalan pengangguran di Indonesia,
dimana saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2020 tercatat angka
pengangguran mencapai 9,7 juta orang. Itupun masih ditambah setiap tahunnya terdapat 2 -
2,5 juta angkatan kerja baru.

Terkait pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja, Menaker Ida mengatakan, adanya
perubahan bentuk-bentuk pekerjaan yang baru dan perkembangan tuntutan dunia kerja yang
lebih fleksibel, perlu diimbangi dengan adanya perlindungan yang lebih baik bagi pekerja/buruh.

"Misalnya soal perubahan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak melalui penegasan bahwa pekerja
kontrak hanya dapat dipekerjakan pada pekerjaan yang sifatnya sementara atau tidak tetap.
Jangka waktu penggunaan pekerja kontrak ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, "kata
Menaker Ida.

Upaya perlindungan pun dilakukan untuk mengatur ketentuan alih daya (outsourcing),
perlindungan sistem pengupahan bagi pekerja serta perubahan ketentuan dalam waktu kerja
dan waktu istirahat serta waktu kerja lembur yang dimaksudkan selain untuk meningkatkan
produktivitas, juga agar pekerja/buruh yang bekerja kurang atau lebih dari waktu kerja standar,
dapat terlindungi.

Pemerintah juga memberikan perhartian khusus bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK.
Perubahan ketentuan mengenai mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja
tetap, di satu sisi untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh agar tidak terjadi
pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang oleh pengusaha. Di sisi lain bagi kedua
belah pihak, PHK tersebut tidak selalu harus menjadi objek yang diperselisihkan.

(E-4).
39