Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020

Menurut Ida, data prioritas 2,1 juta orang tersebut merupakan arahan dari Presiden Jokowi.
Selain itu, data tersebut juga merupakan usulan dari NU, Muhammadiyah, DPR, dan Dinas
Ketenagakerjaan.

Head Of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu,
mengatakan data yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut keliru.

"Ada 2 kesalahan angka yang disampaikan dalam dengar pendapat kemarin. Pertama, PMO tidak
pernah menerima data 2,1 juta nama. Yang kami terima adalah data dengan 1,7 juta nama,"
ujar Louisa kepada kumparan, Kamis (26/11).

Namun meski 1,7 juta nama tersebut merupakan prioritas, Louisa menegaskan bahwa pihaknya
tetap harus melakukan proses verifikasi, seperti halnya nama-nama lain.

Sebab, PMO Kartu Prakerja bekerja sesuai aturan yang menaungi Program Kartu Prakerja yaitu
Perpres No. 76/2020 dan Permenko Bidang Perekonomian No. 11/2020.

Perpres dan Permenko tersebut secara eksplisit menyebutkan daftar yang dikecualikan atau tidak
dapat menerima Program Kartu Prakerja.

Sehingga semua usulan nama dalam daftar prioritas dari Kemenaker tersebut tetap harus
diverifikasi terhadap daftar pengecualian ini.

Selain itu, dalam rapat, Ida juga menyebutkan bahwa pada gelombang 11, PMO Kartu Prakerja
hanya meloloskan 95.559 orang dari 2,1 juta data prioritas yang diajukan Kemenaker.

Sehingga hanya sekitar 4,5 persen dari data tersebut yang lolos sebagai peserta. Ida juga
mengeluh lantaran nama-nama titipan DPR, NU, Muhammadiyah, dan dinas-dinas lain tidak ada
yang masuk sama sekali Louisa menampik klaim tersebut. Menurut dia, dari gelombang 1 hingga
10 PMO telah menerima 472.000 peserta dari whitelist yang diberikan Kemenaker dan 95.559
dari pendaftaran luring pada gelombang 11.

"Sehingga total penerima Kartu Prakerja yang berasal dari usulan Kemenaker adalah 567.559.
Jadi bukan 95.559 seperti yang dikatakan," ujar Louisa.

107