Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 113

Menurut Ida, data prioritas 2,1 juta orang tersebut merupakan arahan dari Presiden Jokowi.
              Selain itu, data tersebut juga merupakan usulan dari NU, Muhammadiyah, DPR RI, dan Dinas
              Ketenagakerjaan.

              Menanggapi kekecewaan Ida, Head Of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu
              Louisa Tuhatu, menjelaskan, meskipun ada karpet merah untuk nama-nama tersebut, namun
              semua proses verifikasi tetap harus berjalan sesuai prosedur.

              Apalagi PMO Kartu Prakerja bekerja sesuai aturan yang menaungi Program Kartu Prakerja yaitu
              Perpres No. 76/2020 dan Permenko Bidang Perekonomian No. 11/2020. Perpres dan Permenko
              tersebut  secara  eksplisit  menyebutkan  daftar  yang  dikecualikan  atau  tidak  dapat  menerima
              Program.

              "Sehingga  semua  usulan  nama,  daftar  prioritas  dari  Kemenaker  tetap  harus  kami  verifikasi
              terhadap daftar pengecualian ini," ujar Louisa kepada, Kamis (26/11).

              Louisa juga menjelaskan bahwa Program Kartu Prakerja adalah suatu program yang sepenuhnya
              berbasis digital. Mereka yang ingin bergabung dalam program ini menurutnya harus melakukan
              pendaftaran mandiri melalui situs prakerja.go.id. Termasuk nama-nama yang masuk dalam dari
              Kemenaker.

              "Kami baru menerima pendaftaran luring dari Kemenaker pada gelombang 11 setelah terbitnya
              Permenaker,"  ujarnya.  Adapun  Ida  menerbitkan  Pemnaker  No.17/2020  tentang  Pendaftaran
              Luring pada 23 September 2020 lalu.

              Selain itu, Louisa menjelaskan bahwa Permenko 11 tahun 2020 yang menjadi landasan hukum
              program  Kartu  Prakerja  di  dalam  Pasal  2  jelas  menyatakan  bahwa  program  Kartu  Prakerja
              diberikan  kepada  pencari  kerja,  pekerja/buruh  yang  terkena  PHK,  pekerja/buruh  yang
              membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan dan
              pekerja bukan penerima upah, juga pelaku usaha mikro dan kecil.
              Louisa  juga  menjelaskan  bahwa  Kartu  Prakerja  hanyalah  satu  dari  beberapa  program  jaring
              pengaman  sosial  yang  diluncurkan  pemerintah.  Artinya,  jika  masyarakat  tidak  mendapatkan
              kesempatan  ikut  serta  dalam  program  ini,  masih  ada  beberapa  program  bantuan  lain  yang
              disediakan pemerintah.
              "Jadi  Kartu  Prakerja  bukan  hanya  ditujukan  untuk  korban  PHK.  Tentu  saja  mereka  yang
              terdampak  pandemi  akan  memiliki  peluang  lebih  besar  untuk  menerima  Kartu  Prakerja,"
              tandasnya.

























                                                           112
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118