Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 139

SURVEI: 91 PERSEN KARYAWAN DIRUMAHKAN TAK IKUT PRAKERJA

              Peneliti Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Ahsin Aligory
              mengatakan  berdasarkan  hasil  survey  yang  dilakukan  lembaganya  terdapat  temuan  yang
              menarik yaitu 91 persen pekerja yang dirumahkan tidak mendaftar Program Kartu Prakerja.

              Survey  mengenai  Program  Kartu  Prakerja  tersebut  dilakukan  pada  pada  bulan  Juni  hingga
              Agustus  2020 dengan  346  responden  berstatus  karyawan  dan  wirausahawan,  usia  angkatan
              kerja yang tersebar di 12 provinsi, terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa
              Tengah.

              "Jika  melihat  responden  survei  ini  yang  dirumahkan  sangat  sedikit  sekali  mengikuti  Kartu
              Prakerja. Padahal salah satu target Prakerja yaitu menyelamatkan mereka yang terkena PHK. Ini
              salah satu temuan kita bahwa peserta yang dirumahkan banyak yang belum mengikuti program
              Prakerja," kata Ahsin, di Jakarta Kamis (26/11).

              Sebagian besar responden yang mengikuti Program Kartu Prakerja merupakan karyawan atau
              59 persen dari total keseluruhan responden. Sementara sisanya 41 persen adalah wirausaha.

              Responden karyawan yang mengikuti program kartu prakerja menyatakan bahwa program kartu
              prakerja sangat berbeda dengan program pelatihan yang pernah mereka dapatkan sebelumnya.

              "Pelatihan  yang  mereka  ikuti  sebelumnya  umumnya  memiliki  3  tingkatan  kualifikasi,  yaitu
              training saat mencari kerja, magang sebagai sarana mengenal dunia kerja dan sertifikasi saat
              setelah bekerja untuk meningkatkan kompetensi professional," tutur Ahsin.

              Ahsin menambahkan bahwa topik pelatihan yang ditawarkan terbilang sangat dasar dan bisa
              didapatkan secara cuma-cuma di dunia maya seperti pelatihan bahasa Inggris dasar, administrasi
              dan sekretaris, teknik menjual apapun, sukses bisnis online shop, menjadi content creator di
              youtube, menjadi barista dan membuka warung kopi, hingga teknik melamar pekerjaan dan
              teknik wawancara kerja.

              "Hal tersebut jauh berbeda dengan kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) yang memiliki desain
              pelatihan berbasis kompetensi. Bahkan BLK kini telah berspesialisasi pada jenis ketrampilan kerja
              yang spesifik," ungkap Ahsin.

              Ia  mencontohkan  beberapa  BLK  yang  memiliki  spesialisasi  keterampilan  kerja  yang  spesifik
              seperti, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi yang berfokus sebagai pusat
              kejuruan elektronika dan teknologi informasi, BBPLK Medan sebagai pusat kejuruan pariwisata,
              dan BBPLK Semarang sebagai pusat kejuruan fashion/garmen.

              Berdasarkan data yang dihimpun IDEAS, Sepanjang 2017-2019 pemerintah telah mendirikan
              1.113 BLK Komunitas di lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia, dengan kurikulum
              pelatihan  teknik  otomotif,  las,  pengolahan  hasil  pertanian,  pengolahan  hasil  perikanan,
              perkayuan, teknologi informasi dan komunikasi, menjahit, teknik listrik dan pendinginan, serta
              industri kreatif dan bahasa.

              "Dengan desain Kartu Prakerja, anggaran Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan daring hanya akan
              mengalir ke 8 platform digital. Bila dialihkan untuk ekspansi pembangunan BLK Komunitas baru,
              anggaran  Rp  5,6  triliun  ini  akan  mengalir  ke  setidaknya  5.600  Pondok  Pesantren,  Seminari,
              Dhammasekha, dan Pasraman di seluruh pelosok tanah air," tutur Ahsin.








                                                           138
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144