Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 157
Menurut salah satu pimpinan ABJ Roy Jinto Ferianto, Gubernur Ridwan Kamil harus
menggunakan kewenangannya untuk menaikkan upah minimum tahun 2021 di 10 daerah
tersebut. Tujuannya agar buruh di daerah tersebut juga mendapatkan keadilan.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut ada satu provinsi yang kembali
menaikkan upah minimum provinsi (UMP) di tahun depan, yakni Provinsi Bengkulu. Dengan
penambahan ini, maka total yang menaikkan upah di 2021 menjadi sebanyak enam provinsi,
dari sebelumnya hanya lima provinsi.
BURUH MINTA RIDWAN KAMIL REVISI UPAH MINIMUM 10 DAERAH
Aliansi Buruh Jawa Barat (ABJ) meminta Gubernur Ridwan Kami l untuk merevisi besaran upah
minimum kota (UMK) 2021 di 10 daerah yang ditetapkan tidak naik.
Daerah yang besaran UMK 2021 tidak mengalami kenaikan itu adalah Kabupaten Cianjur,
Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Kota Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya dan
Banjar.
Menurut salah satu pimpinan ABJ Roy Jinto Ferianto, Gubernur Ridwan Kamil harus
menggunakan kewenangannya untuk menaikkan upah minimum tahun 2021 di 10 daerah
tersebut. Tujuannya agar buruh di daerah tersebut juga mendapatkan keadilan.
"Pertama kita apresiasi Gubernur sudah menetapkan UMK tahun 2021 sesuai rekomendasi bupati
atau wali kota masing-masing daerah. Namun dalam penetapan itu ada persoalan beberapa
daerah yang tidak naik UMK-nya," ujar Roy dalam keterangan resminya, Kamis (26/11/2020).
Roy mengatakan khusus untuk Kabupaten Cianjur, berdasarkan rekomendasi Pjs bupati merestui
kenaikkan UMK tahun 2021 sebesar delapan persen. Rekomendasi itu tidak berubah sampai
dengan terakhir rapat dewan pengupahan Provinsi Jawa Barat ditandatangani berita acara
anggota dewan.
Namun dalam SK UMK tahun 2021 yang telah diterbitkan oleh Gubernur Ridwan Kamil,
Kabupaten Cianjur menjadi salah satu diantara 10 daerah yang tidak naik. Alasannya sebut Roy,
adanya surat klarifikasi rekomendasi dari Pjs Bupati Cianjur tanggal 20 November 2021.
"Yang surat tersebut tidak pernah dibahas di dewan pengupahan Provinsi Jawa Barat, karena
sampai selesai rapat pengupahan tidak ada surat tersebut," ucap Roy.
Roy mengaku tidak mengetahui kapan surat susulan dari Kabupaten Cianjur tersebut
disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Roy menyayangkan hal tersebut tidak dibahas
lagi di dewan pengupahan Provinsi Jawa Barat, jika terdapat perubahan rekomendasi dari setiap
kabupaten dan kota.
Buruh meminta Gubernur Jawa Barat untuk merevisi SK upah minimum kota Cianjur untuk
dinaikkan sesuai rekomendasi awal yaitu delapan persen dan juga untuk sembilan kabupaten
dan kota lainnya.
Pengusaha menyayangkan keputusan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang tetap
menaikkan UMP (Upah Minimum Provinsi) tahun 2021. Kenaikan dinilai berisiko menambah
kepailitan usaha di Indonesia, mengingat kondisi perekonomian global yang belum pulih
sepenuhnya.
Ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja
Kamdani yang menyoroti penetapan UMP 2021.
156
