Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 158
"Kita lihat ada beberapa daerah yang menaikkan UMP 2021. Sehingga ini meningkatkan risiko
juga akan kepailitan usaha di tahun depan, khususnya apabila kondisi ekonomi global belum
baik," ujanya dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021 di Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Menurut dia, iklim investasi dan daya saing investasi di Indonesia saat ini masih tertinggal di
kawasan Asia Tenggara. Berbagai hal menjadi penyebab, seperti mahalnya biaya penyiapan
prasarana dan sarana penunjang kegiatan berusaha.
Biaya yang dimaksud seperti harga tanah, upah, logistik, dan air. " Masih menjadi termahal di
Asia Tenggara. Sedangkan, harga gas dna listrik Indonesia tertinggi nomor 2 di Asia Tenggara,"
papar Shinta.
Hal itu dikatakan membuat investor asing masih enggan menanamkan modalnya di dalam negeri.
"Karena, Indonesia tidak berpihak kepada perluasan kegiatan usaha maupun investasi,"
ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut ada satu provinsi yang kembali
menaikkan upah minimum provinsi (UMP) di tahun depan, yakni Provinsi Bengkulu. Dengan
penambahan ini, maka total yang menaikkan upah di 2021 menjadi sebanyak enam provinsi,
dari sebelumnya hanya lima provinsi.
"Ada enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020," ujar Menteri Ida dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (25/11).
Adapun keenam provinsi tersebut yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu.
Sementara itu, ada 27 provinsi lainnya yang tak menaikkan UMP di tahun depan. Satu provinsi,
yakni Gorontalo, belum menetapkan kebijakan UMP di tahun mendatang.
157
