Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 248
Judul Inilah 6 Provinsi yang Menetapkan Kenaikan UMP 2021
Nama Media tempo.co
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1408940/inilah-6-provinsi-yang-
menetapkan-kenaikan-ump-2021
Jurnalis Antara
Tanggal 2020-11-26 09:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Enam provinsi yang menetapkan UMP 2021
lebih tinggi daripada 2020 adalah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Jawa Timur,
DKI Jakarta, dan Bengkulu
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Enam provinsi yang menetapkan UMP 2021
lebih tinggi daripada 2020 adalah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Jawa Timur,
DKI Jakarta, dan Bengkulu
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terdapat enam provinsi yang menetapkan
peningkatan upah minimum provinsi atau UMP 2021, meskipun Kementerian Ketenagakerjaan
memutuskan tidak ada kenaikan UMP.
"Enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi daripada 2020 adalah Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Bengkulu," kata Ida dalam rapat
kerja dengan Komisi IX DPR yang diliput secara virtual dari Jakarta, Rabu 25 November 2020.
INILAH 6 PROVINSI YANG MENETAPKAN KENAIKAN UMP 2021
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terdapat enam provinsi yang menetapkan
peningkatan upah minimum provinsi atau UMP 2021, meskipun Kementerian Ketenagakerjaan
memutuskan tidak ada kenaikan UMP.
"Enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi daripada 2020 adalah Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Bengkulu," kata Ida dalam rapat
kerja dengan Komisi IX DPR yang diliput secara virtual dari Jakarta, Rabu 25 November 2020.
Selain keenam provinsi tersebut, 27 provinsi telah menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP
2020 dan satu provinsi, yaitu Gorontalo, belum menetapkan. Keputusan untuk tidak menaikkan
247
