Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 252

Judul               Menaker: Penetapan UMP 2022 bakal mengacu pada UU Cipta Kerja
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-penetapan-ump-2022-
                                    bakal-mengacu-pada-uu-cipta-kerja
                Jurnalis            Lidya Yuniartha
                Tanggal             2020-11-26 09:52:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upah minimum tahun 2022 ditetapkan dengan
              mempedomani Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan dan kemudian sekarang dalam
              proses penyusunan peraturan pelaksananya. Jadi 2022 akan kembali pada UU Cipta Kerja dan
              turunannya



              Ringkasan

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengungkapkan,  penetapan  upah  minimum  provinsi
              (UMP) 2022 akan mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
              beserta aturan turunannya.

              Ida pun menjelaskan bahwa penetapan UMP 2021 belum mengacu pada UU Cipta Kerja tersebut.
              Sebelumnya, Kemnaker sudah mengeluarkan surat edaran Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020
              tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19.Ida menegaskan,
              dengan adanya SE tersebut, gubernur diminta untuk tidak menetapkan UMP 2021 lebih rendah
              dibandingkan UMP 2020.


              MENAKER: PENETAPAN UMP 2022 BAKAL MENGACU PADA UU CIPTA KERJA

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengungkapkan,  penetapan  upah  minimum  provinsi
              (UMP) 2022 akan mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
              beserta aturan turunannya.

              "Upah minimum tahun 2022 ditetapkan dengan mempedomani Undang-Undang Cipta Kerja yang
              telah disahkan dan kemudian sekarang dalam proses penyusunan peraturan pelaksananya. Jadi
              2022 akan kembali pada UU Cipta Kerja dan turunannya," kata dia dalam rapat kerja dengan
              Komisi IX DPR, Rabu (26/11). Ida pun menjelaskan bahwa penetapan UMP 2021 belum mengacu
              pada  UU  Cipta  Kerja  tersebut.  Sebelumnya,  Kemnaker  sudah  mengeluarkan  surat  edaran
              Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa

                                                           251
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257