Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2021
P. 24
KASUS KORUPSI DI BPJS KETENAGAKERJAAN, PRESIDEN KSPI SAID IQBAL
MERADANG
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan pernyataan keras
atas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.
Said Iqbal meminta Kejaksaan Agung menangani kasus yang disebutnya sebagai megaskandal
korupsi itu secara transparan.
"Kami minta Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap dugaan skandal megakorupsi triliunan
rupiah uang buruh yang ada di BPJS Ketenagakerjaan secara transparan," kata Said Iqbal melalui
siaran pers, di Jakarta, Rabu (20/1).
Kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan yang sedang ditangani Kejagung terkait dengan
pengelolaan keuangan dan dana investasi.
Jaksa penyidik Kejaksaan Agung juga telah menggeledah Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
Sejumlah pejabat dan karyawan juga diperiksa sebagai saksi atas pengajuan dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Said, dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ini termasuk pelanggaran berat dan patut
diduga sebagai megakorupsi sepanjang badan hukum yang dulu bernama Jamsostek itu berdiri.
"Jika dugaan korupsi ini terbukti dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, berarti uang buruh
Indonesia telah dirampok oleh pejabat berdasi para pimpinan yang ada di BPJS
Ketenagakerjaan," tegas Said Iqbal.
Karena itu KSPI mendukung penuh langkah Kejagung dalam membongkar kasus tersebut. Dia
bahkan meminta Kejagung untuk mencekal direktur utama dan para direksi BPJS
Ketenagakerjaan agar tidak bepergian ke luar negeri selama proses penyidikan berlangsung.
"KSPI akan mengerahkan puluhan ribu buruh berbondong-bondong di seluruh wilayah Indonesia
untuk mendatangi semua kantor cabang di kabupaten/ kota dan kantor-kantor wilayah BPJS
Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia untuk menanyakan keberadaan triliunan rupiah
uang buruh yang diduga dikorupsi di BPJS Ketenagakerjaan," tutur Said.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak
mengatakan ada pemeriksaan terhadap delapan saksi dalam kasus tersebut pada Rabu.
Tiga dari saksi itu merupakan pejabat di BPJS-TK, yakni Deputi Direktur Pasar Modal inisial KBW,
Asisten Deputi Analisis Pasar Uang dan Reksadana inisial SMT.
"Dan SM selaku Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum BPJS TK," kata Leonard Eben Ezer
Simanjuntak di Jakarta.
Selain tiga pejabat BPJS TK, jaksa penyidik juga meminta keterangan lima petinggi perusahaan
manajemen investasi.
Kelimanya adalah JHT selaku Presdir PT Ciptadana Sekuritas, PS selaku Presdir BNP Paribas Asset
Management, MTT selaku Presdir PT Schroder Investment Management Indonesia.
Kemudian WW selaku Direktur Utama PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan OB selaku Direktur
PT Kresna Sekuritas.
"Ada delapan orang yang diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana korupsi pada pengelolaan
keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan," tambah Eben Ezer.
23
