Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2021

Jokowi mengklaim aturan ini dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif berdaya saing,
membuat UMKM lebih berkembang, dan industri padat tenaga kerja tumbuh dengan pesat.
Kemudian, UU ini disebut dapat mempermudah proses izin berusaha.

"Izin usaha UMKM cukup dengan pendaftaran saja dan banyak kemudahan-kemudahan lainnya,"
ucapnya.

Dia pun meminta Bank Indonesia dapat berkontribusi besar menggerakan sektor riil, mendorong
penciptaan lapangan kerja baru, dan membantu UMKM agar bisa kembali produktif. Jokowi
mengingatkan kementerian/lembaga membuang ego sektoral antar lembaga di masa krisis
akibat pandemi Covid-19.

"Kita harus berbagai beban, berbagi tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara ini. Agar
negara kita mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan
global," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) paling
tinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Di Ibu Kota, pengangguran terbuka mencapai 10,95 persen
di Agustus 2020. Angka ini di atas rata-rata nasional di level 7,07 persen.

"Kenaikan banyak terjadi di banyak provinsi dengan tingkat pengangguran berbeda-beda.
Seperti di bali naik tinggi sekali dari 1,57 persen jadi 5,63 persen," jelas Suhariyanto di Kantor
BPS, Jakarta Pusat, Kamis 5 November 2020.

Selain DKI Jakarta, BPS juga mencatat lima provinsi lainnya yang tingkat pengangguran
terbukanya melewati rata-rata nasional. Banten menjadi tertinggi kedua dengan 10,64 persen.
Kemudian, disusul oleh Jawa Barat sebesar 10,46 persen, Kepulauan Riau sebesar 10,34 persen,
Maluku sebesar 7,57 persen, dan Sulawesi Utara sebesar 7,37 persen.

"Kita sadar bahwa dampak COVID menghantam keras sektor pariwisata dan di bali peran
pariwisata besar, juga DKI, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau naik tingkat penganggurannya,"
ujar dia.

[bim].

67