Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2021
P. 63
Ketenagakerjaan juga harus tunduk pada peraturan OJK," katanya kepada Kompas.com, Rabu
(20/1).
"Regulasi tersebut sejatinya untuk memagari agar pengelolaan aset dan keuangan BPJS
Ketenagakerjaan dapat berkesinambungan," sambung dia.
Namun demikian, dirinya tetap akan terus mengamati proses perkembangan penyelidikan oleh
Kejaksaan Agung (Kejagung) dari dugaan kasus korupsi pengelolaan dana investasi tersebut.
"Perihal adanya dugaan kasus yang saat ini sedang diproses hukum oleh Kejagung, tentu harus
kita hormati. Mari kita ikuti dan monitor bersama perkembangan serta hasilnya," ujarnya.
Seperti diketahui, Kejagung sejak Senin (18/1) hingga hari ini melakukan penyelidikan dugaan
kasus korupsi terkait pengelolaan dana keuangan serta investasi di BPJS Ketenagakerjaan.
Pada Senin, Kejagung memutuskan untuk menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti yang
didapat di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta.
Penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa enam orang saksi yang merupakan pegawai di BPJS
Ketenagakerjaan pada Selasa (19/1).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam
keterangannya, Selasa, menyebutkan sejumlah saksi yang dimintai keterangan yakni RU selaku
Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi BPJS Ketenagakerjaan, EH selaku Asisten Deputi
Analisis Portofolio BPJS Ketenagakerjaan.
Berikutnya HN selaku Deputi Direktur Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan, II selaku Deputi Direktur
Analisis Portofolio BPJS Ketenagakerjaan, HR selaku Deputi Direktur Keuangan BPJS
Ketenagakerjaan, dan AA selaku mantan Deputi Direktur Analisis Portofolio BPJS
Ketenagakerjaan.
62
