Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2021
P. 98

Pandemi COVID-19 mendorong fleksibilitas pada pasar tenaga kerja, dimana pemerintah berama
              dengan dunia usaha perlu lakukan pelatihan, perbaikan ketrampilan tenaga kerja yang ada dan
              pada saat bersamaan menyiapkan tenaga kerja yang abru dengan kemampuan dan kapasitas
              yang lebih unggul.

              "Meski  lebih  fleksibel,  namun  pemerintah  memberikan  jaminan  kehilangan  pekerjaan  dan
              jaringan  pengamanan  sosial  dan  terus  memperbaikinya  seperti,  BPJS,  PKH  dan  lainnnya,"
              imbuhnya.

              Kemudian, pemerintah akan membekali pekerja dengan berbagai kebijakan kerja aktif seperti
              pemberian  kartu  prakerja,  pelatihan,  pemagangan,  vokasi,  dna  penyedian  informasi  yang
              memfasilitasi  terpenuhinya  permintaan  pekerja  dan  pemberi  kerja,  sehingga  mampu
              meningkatkan skill pekerja.

              Jika penyusunan UU Cipta Kerja tidak dilakukan, kata I Gusti, maka lapangan kerja akan pindah
              ke negara lain yang lebih kompetitif, daya saing pencari kerja pun akan relative rendah, dan
              penduduk yang tidak atau belum bekerja semakin meningkat.

              "Indonesia akan terjebak dalam middle income trap, jika tidak bisa menjadi high income country
              dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga hal ini harus segera diatasi dengan meningkatkan
              produktivitas dan daya saing," jelasnya.
              Sedangkan Wakil Rektor Universitas Sriwijaya Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Taufiq
              Marwa berharap masyarakat dapat melihat peluang dengan adanya pandemi saat ini.

              "Diharapkan masyarakat dapat kreatif dan inovatif untuk membuka usaha di bidang kesehatan
              dalam  penjualan  masker  dan  hand  sanitizer,  usaha  di  bidang  digital  marketing,  usaha  jasa
              penjualan online, usaha dibidang teknologi dan informasi berbasis intenet, serta usaha kuliner,"
              ujar Taufik.

              Selain itu, pemerintah diharapkan melanjutkan kebijakan untuk mengatasi dampak pandemi di
              sektor ketenagakerjaan, yakni alokasi dana untuk stimulus ekonomi bagi para usaha, kebijakan
              relaksasi  dan  menyediakan  iuran  jaminan  sosial  ketenagakerjaan,  pekerja  sektor  formal  dan
              informal,  insentif  pelatihan  melalui  program  prakerja  yang  terkena  PHK,  program  perluasan
              kesempaan kerja melalui padat karya, mendorong pembangunan infrastuktur maupun investasi
              dengan optimalisasi dana desa. Penyediaan layanan pelatihan vokasi yang bermutu dan merata
              dengan skill development center.

              Komite  Percepatan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (KC-PEN)  kembali  menggelar  safari  diskusi
              kampus  dengan  mengangkat  tema  'Momentum  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  melalui
              Peningkatan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan' yang diselenggarakan di Universitas Lampung,
              Kota Lampung, Kamis (10/12).

              Acara ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat luas, yang mencakup
              akademisi,  praktisi,  pengusaha,  hingga  mahasiswa  dalam  penyempurnaan  aturan  turunan
              Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.














                                                           97
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103