Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2021

Ketika meraih gelar doktor hukum di Universitas Indonesia (UI) pada 1993, ia terpaksa harus
berurusan dengan hukum.
Hal itu lantaran disertasinya yang berjudul "Pelaksanaan Tugas dan Hak DPR Masa Kerja 1982-
1987".

Inti dari disertasi itu adalah pemerintahan Orde Baru melanggar Undang-Undang Dasar (UUD)
1945.

Dilansir dari dokumentasi Harian Kompas, dalam disertasi itu, Muchtar Pakpahan menyorot
sistem politik dan hukum, tata tertib DPR, dan kondisi anggota DPR.

Muchtar Pakpahan juga mengkritik budaya politik yang ada tidak mendukung demokratisasi,
justru menghambatnya.

"Kepentingan rakyat seperti tercermin dalam kasus nyata masalah tanah atau buruh, tidak
terartikulasikan efektif oleh DPR," kata Muchtar Pakpahan saat mempertahankan disertasinya.

"Akibatnya munculah pelbagai media baru LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang
berhubungan erat dengan lembaga sosial dan hak asasi di luar negeri." "Karena aspirasi rakyat
baru terartikulasikan dan diperhatikan begitu muncul campur tangan dan tekanan dari luar
negeri," kata Muchtar Pakpahan .

Dua hari setelah menerbitkan disertasi itu, pria yang biasa disapa Bang Muchtar ini dibawa ke
Badan Intelijen ABRI (BIA).

Ia diminta mengubah isi disertasi karena dianggap membahayakan keselamatan negara.

Upah Nominal Buruh Tani Masih Jauh di Bawah Kuli Bangunan Pada Januari 1994, Muchtar
Pakpahan kemudian ditahan di Semarang, Agustus 1994 dan bebas pada Mei 1995.

Disertasi itu kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul DPR RI Semasa Orde Baru (1994).

Namun, Muhctar Pakpahan kembali mendekam penjara pada 1996 di LP Cipinang.

Ia keluar-masuk penjara akibat rangkaian disertasi yang selanjutnya terbit buku "Potret Negara
Indonesia", yang isinya diperlukan reformasi sebagai alternatif revolusi.

Saat itu, Muchtar Pakpahan terancam hukuman mati karena melakukan subversi terhadap
Presiden Soeharto.

Ketika Muchtar Pakpahan di penjara, lagu-lagu perjuangan dan lagu rohani tercipta dan hingga
kini masih didendangkan.

Total ada 25 lagu ciptaan Muchtar.

Setelah mengakhiri kebersamaan dengan SBSI, ia kemudian mendirikan Partai Buruh Sosial
Demokrat pada 2003.

Muchtar Pakpahan pun didapuk menjadi ketua umum.

Muchtar Pakpahan mendirikan partai ini tak lepas dari kekecewaannya terhadap teman-
temannya yang duduk di DPR RI karena menyetujui outsourcing dan kontrak dimasukkan dalam
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketika menjadi Ketua Umum PBSD, ia harus meninggalkan beberapa jabatan lainnya.

132