Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2021

MENKO PEREKONOMIAN: 2021 JADI MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI

Berita Financial | Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini mulai membaik. Hal itu terlihat
dari angka persentase kasus aktif dan tingkat kesembuhan yang sudah lebih tinggi dari rata-rata
global. Terkendalinya penanganan sisi kesehatan membuat pemerintah optimistis tahun 2021
menjadi titik balik berbagai permasalahan akibat pandemi Covid-19.

"Ekonomi Indonesia diproyeksikan kembali pulih di kisaran antara 4 - 5,5% tahun ini. Tahun lalu,
ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 2,07%. Angka itu lebih tinggi dari negara G20
dan kita di peringkat 4 di bawah China, Turki, dan Korea Selatan," kata Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberi sambutan dalam acara Webinar DBS
Asian Insight dan Katadata Indonesia Data and Economic Conference IDE 2021 dengan tema
"Reimagining the future of Indonesia", Senin (22/3).

Menurut Airlangga, pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 didorong dengan peningkatan
konsumsi, investasi, dan ekspor yang sejalan dengan kelanjutan program pemulihan ekonomi
nasional serta implementasi UU cipta kerja. Program tersebut dibarengi dengan program
vaksinasi dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Untuk menjaga momentum pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah telah
mempersiapkan beberapa langkah dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional
di tahun 2021. Langkah itu di antaranya memulihkan rasa aman bagi masyarakat melalui
percepatan vaksinasi; pemberlakuan PPKM mikro untuk menekan laju penyebaran covid-19; dan
percepatan realisasi belanja pemerintah di kwartal pertama 2021.

"Pemerintah akan terus melanjutkan anggaran penanganan covid-19 dan program pemulihan
ekonomi nasional dengan meningkatkan anggaran menjadi Rp 699,43 triliun atau sekitar Rp 49,6
miliar. Jumlah ini naik 21% dibandingkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional di
tahun 2020," ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga akan fokus terhadap program vaksinasi untuk mempercepat
pemulihan kesehatan yang mencapai herd immunity 70% dan target 182 juta masyarakat
Indonesia akan divaksinasi. Jumlah vaksin 426,8 juta diharapkan selesai di akhir tahun ini.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, seiring program vaksinasi, pemerintah menerapkan
kebijakan PPKM Mikro di tingkat desa dan kelurahan. PPKM Mikro telah diperpanjang hingga
tahap ke-1V yaitu antara 23 Maret - 5 April 2021 serta perluasan penerapan menjadi 15 provinsi.
"PPKM Mikro terbukti berhasil menurunkan angka kasus aktif, tingkat kematian, serta berhasil
meningkatkan tingkat kesembuhan," tuturnya.

Ia melanjutkan, momentum pemulihan ekonomi saat ini tentu harus bisa dimanfaatkan untuk
mendorong reformasi struktural dengan memperbaiki iklim investasi. Selain itu juga membuat
perijinan usaha menjadi sederhana dan cepat sehingga investasi meningkat dan lapangan kerja
tercipta.

Reformasi struktural di Indonesia dilakukan melalui UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. UU ini menjadi jembatan antara program penanganan Covid-19 jangka pendek dan reform
struktural di jangka panjang. Pemberlakukan UU ini sangat tepat waktu karena akan membantu
mengurangi dampak negatif Covid-19 terhadap mereka yang terkena dampak terutama di sektor
lapangan kerja.
Melalui UU Cipta Kerja pemerintah memberikan fasilitas perlindungan, pemberdayaan, insentif
serta pembiayaan bagi usaha mikro kecil. Seperti diketahui, UMKM memiliki peran sentral di
dalam perekonomian. Manfaat UU Cipta kerja bagi UMKM antara lain kemudahan melakukan
perizinan usaha dengan hanya pendaftaran, memperoleh sertifikasi halal secara gratis, dan
pendirian perusahaan atau PT bisa satu orang dengan modal yang ditentukan sendiri.
145