Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2021
P. 37

Ida  menjelaskan,  pengesahan  kesepakatan  bersama  LKS  Tripartit  nasional  tersebut  setelah
              mendengarkan  penjelasan  maupun  pertimbangan,  saran  dan  pendapat  mengenai  penetapan
              pokok-pokok pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor 01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang
              penyusunan agenda LS Tripnas Tahun 2021.

              Sekretaris LKS Tripnas, Aswansyah, mengatakan bahwa agenda Kerja LKS Tripnas Tahun 2021
              substansinya yakni peraturan perundang-undangan dan konseptual.

              Terkait substansi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan mereview PP LKS Tripnas
              Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8
              Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas; pembahasan empat aturan
              turunan PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan); dan
              review sistem keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial.

              Sementara substansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan konseptual Agenda
              Kerja Tripnas Tahun 2021; pembahasan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS
              Tripnas dengan Bappenas; DPR RI dan K/L terkait; evaluasi kinerja Tripnas; konsinyering BP LKS
              Tripnas dan sidang pleno LKS Tripnas.

              "Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021
              sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah.
              Sementara itu, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih, menyambut positif sidang
              pleno  LKS  Tripnas  tahun  2021  diambil  melalui  jalan  musyawarah  dan  kekeluargaan.  Dia
              berharap,  hasil  pembahasan  pleno  ini  menjadi  langkah  bagi  pemerintah  untuk  mengambil
              kebijakan. Adapun, sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Terdiri dari unsur
              pemerintah  8  orang  dan  masing-masing  6  orang  peserta  dari  unsur  pengusaha  dan  serikat
              pekerja/serikat buruh.










































                                                           36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42