Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2021
P. 82

TRIPARTIT NASIONAL SEPAKATI AGENDA KERJA 2021

              JAKARTA - Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja
              2021.

              Agenda  kerja  lembaga  yang  terdiri  dari  unsur  pemerintah,  pengusaha,  dan  serikat
              pekerja/serikat  buruh  ini  disepakati  melalui  Sidang  Pleno  Tahun  2021  di  Jakarta,  Senin
              (22/3/2021).

              Kesepakatan  bersama  LKS  tertuang  dalam  Nomor  :  01/KBPL-Tripnas/III/2021  tentang
              Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri
              Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional
              (unsur pemerintah); Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha); dan
              Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh).

              "Apakah  dapat  disetujui  usulan  dari  Badan  Pekerja  tentang  penyusunan  agenda  kerja  LKS
              Tripartit nasional tahun 2021?" tanya Ida Fauziyah disambut suara serentak pesera sidang pleno,
              "Setuju" dan bunyi palu "Tok" sebagai bentuk pengesahan kesepakatan bersama tersebut.

              Ida Fauziyah menjelaskan, setelah mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran dan
              pendapat  mengenai  penetapan  pokok-pokok  pikiran  Badan  Pekerja  (BP)  LKS  Tripnas  Nomor
              01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan agenda LS Tripnas Tahun 2021.

              Dia pun melakukan pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit nasional tersebut.
              Sekretaris  LKS  Tripnas,  Aswansyah,  mengatakan,  agenda  Kerja  LKS  Tripnas  Tahun  2021
              substansinya yakni peraturan perundang-undangan dan konseptual.

              Dia menyebutkan, terkait substasi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan mereview
              PP LKS Tripnas Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
              (PP) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas.

              Menurut  Aswansyah,  ada  pembahasan  empat  aturan  turunan  PP  Undang-Undang  Nomor  11
              Tahun  2020  Cipta  Kerja  (substansi  ketenagakerjaan)  dan  review  sistem  keterwakilan  dalam
              kelembangaan hubungan industrial.

              Dia juga mengatakan dari sisi subtansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan
              konseptual Agenda Kerja Tripnas Tahun 2021.

              Menurut dia, tentang pembahsan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS Tripnas
              dengan Bappenas, DPR RI dan K/L terkait, evaluasi kinerja Tripnas, konsinyering BP LKS Tripnas,
              dan sidang pleno LKS Tripnas.

              "Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021
              sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah.

              Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Tri Retno Isnaningsih menyambut positif sidang pleno LKS Tripnas
              2021 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan.


              "Hasil pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil
              kebijakan," kata dia.

              Sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Terdiri dari unsur pemerintah delapan
              orang dan masing-masing enam orang peserta dari unsur pengusaha dan serikat pekerja/serikat
              buruh.

              (jpnn).

                                                           81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87