Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2021
P. 86
"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS
Tripartit nasional tahun 2021?," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Senin (22/3/2021).
Ia menyampaikan, pertanyaannya disambut suara serentak "setuju" dari para peserta sidang
pleno yang diikuti dengan ketok palu sebagai bentuk pengesahan kesepakatan bersama tersebut.
Ida menjelaskan pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit nasional dilakukan setelah
mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran, dan pendapat mengenai penetapan
pokok-pokok pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor 01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang
penyusunan agenda LS Tripnas Tahun 2021.
Sementara itu, Sekretaris LKS Tripnas, Aswansyah, mengatakan bahwa agenda Kerja LKS
Tripnas Tahun 2021 memiliki substansi peraturan perundang-undangan dan konseptual.
Ia melanjutkan, terkait substansi peraturan perundang-undangan, pihaknya akan me-review PP
LKS Tripnas Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas, pembahasan
empat aturan turunan PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi
ketenagakerjaan), dan review sistem keterwakilan dalam kelembangaan hubungan industrial.
Sedangkan untuk substansi konseptual, jelas Aswansyah, akan dilakukan pembahasan
konseptual Agenda Kerja Tripnas Tahun 2021. Adapun hal tersebut meliputi pembahasan isu-isu
aktual ketenagakerjaan seperti audiensi LKS Tripnas dengan Bappenas, DPR RI dan K/L terkait,
evaluasi kinerja Tripnas, konsinyering BP LKS Tripnas, dan sidang pleno LKS Tripnas.
"Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah.
Dalam kesempatan ini, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih menyampaikan
sambutan positif atas sidang pleno LKS Tripnas Tahun 2021 yang dilakukan dengan jalan
musyawarah dan kekeluargaan.
"Hasil pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil
kebijakan," pungkasnya.
Sebagai informasi, sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Adapun peserta
tersebut terdiri dari 8 orang unsur pemerintah, dan masing-masing 6 orang peserta dari unsur
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.
(mul/mpr).
85
