Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020

Hal itu dikatakannya terkait penjelasan pemerintah terhadap akan tibanya 500 TKA asal Cina
yang dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada akhir Juni atau awal Juli 2020 untuk mempercepat
pembangunan smelter nikel di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki
langkah konkret dan komitmen bersama dalam membatasi pergerakan orang selama masa
pandemi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Kita sepakat dengan permintaan Ketua MPR tersebut. Pasalnya kedatangan TKA itu akan
menimbulkan keresahan di kalangan buruh dan negeri ini sedang menghadapi COVID-19.
Alangkah baiknya pemerintah dan kita semua fokus pada kebijakan untuk memutus penyebaran
COVID-19, salah satunya dengan membatasi akses orang asing masuk ke wilayah Indonesia.

Tentu lebih baik jika pemerintah memberdayakan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri di
tengah upaya hilirisasi tambang di Indonesia. Anak-anak bangsa ini banyak yang memiliki
keahlian dan kemampuan untuk mengerjakan apapun yang menjadi program pemerintah. Yang
penting mereka diberikan pelatihan dan diberikan kepercayaan.

Kita sangat bangga seluruh pembangunan di negeri ini dikerjakan oleh anak bangsa sendiri
bukan oleh tenaga kerja asing. Kalau pun harus menggunakan TKA, sebaiknya hanya pekerjaan-
pekerjaan penting yang jumlahnya sangat terbatas. Bukan mengerjakan hal-hal kecil atau
pekerjaan level paling bawah yang bisa dikerjakan buruh-buruh dari negeri Ini.
Sesuai aturan, TKA yang bekerja di Indonesia harus menyandang predikat ahli sehingga bisa
melakukan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia, selain aspek non teknis yang
bisa berkembang di tengah masyarakat.

Jika ini dilakukan kita meyakini jumlah pengangguran di negeri ini akan semakin berkurang dan
otomatis meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah yang harus dilakukan, saatnya kita
menghentikan atau melakukan moratorium terhadap tenaga kerja asing.

Wakil Ketua MPR, Syariefuddin Hasan, meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas
dalam penanganan pengangguran dan kemiskinan, salah satunya dengan moratorium tenaga
kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia.

Salah satu strategi yang harus ditempuh pemerintah adalah mengutamakan tenaga kerja
Indonesia untuk semua tingkatan pekerjaan. Rakyat Indonesia saat ini sangat mampu
mengerjakan pekerjaan apapun asal diberi kesempatan dan supervise untuk bekerja.

Kita berharap aparatur Negara di lapangan tidak gagap dalam bersikap, sehingga TKA China
tidak berdatangan ke Indonesia hingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berbagai kalangan berharap Presiden Jokowi bisa bersikap tegas terhadap kedatangan WNA
China. Jangan biarkan mereka bebas masuk ke negeri ini. Bila tidak tentu akan membuat
keresahan dan akan memunculkan konflik di masyarakat.

(***)

120