Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020
P. 80
PEMKOT YOGYAKARTA MENGUUSULKAN PENGETATAN VERIFIKASI PENERIMA
KARTU PRAKERJA
Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta mengusulkan skema perbaikan dan pengetatan
verifikasi untuk masyarakat yang mengakses pendaftaran program Kartu Prakerja sehingga
penerima program adalah warga yang benar-benar membutuhkan.
"Saya kira, salah satu aspek yang harus diperbaiki adalah tahapan verifikasi supaya tidak ada
lagi orang yang sebenarnya hanya coba-coba mendaftar tetapi justru lolos dan memperoleh
akses untuk mengikuti pelatihan dan manfaat lainnya," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe
Poerwadi di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, skema verifikasi yang baik akan menghasilkan data yang valid sehingga penerima
program Kartu Prakerja adalah warga yang benar-benar membutuhkan, dan untuk saat ini
adalah pekerja atau warga yang terdampak pandemi COVID-19.
"Misalnya pekerja di bidang pariwisata atau seniman yang tidak lagi bekerja karena terdampak
COVID-19 dan mereka tidak masuk data warga miskin. Mereka bisa 'tercover' dari Kartu Prakerja
karena belum menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah. Ini harapan kami," katanya.
Hanya saja, lanjut dia, karena program Kartu Prakerja adalah program murni dari pemerintah
pusat dengan anggaran dari pusat, maka pemerintah daerah sama sekali tidak memiliki
kewenangan dalam menentukan penerimanya.
"Makanya, verifikasi ini sangat penting supaya penerima adalah warga yang benar-benar
membutuhkan. Bukan justru dinikmati orang yang sebenarnya hanya coba-coba mendaftar
tetapi justru lolos verifikasi," katanya.
Ia menyebut, di Kota Yogyakarta ada 1.156 orang yang mendaftar program Kartu Prakerja.
"Namun, kami sama sekali tidak tahu apakah mereka semua lolos verifikasi dan sudah mengikuti
pelatihan, atau apakah insentifnya sudah cair atau belum," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi mengusulkan, program Kartu
Prakerja lebih baik dialihkan menjadi bantuan sosial yang lebih konkrit bagi pekerja yang
terdampak pandemi COVID-19.
"Kami sudah meminta Pemerintah Kota Yogyakarta agar mengalihkan sisa alokasi bantuan sosial
untuk warga miskin terdampak pandemi COVID-10 kepada pekerja warga Kota Yogyakarta yang
di-PHK dan dirumahkan," katanya.
Sisa alokasi dana bantuan sosial untuk warga miskin tedampak pandemi COVID-19 tercatat
masih cukup besar karena warga yang diusulkan dengan hasil verifikasi selisihnya cukup banyak.
"Selisih itu yang diusulkan dialihkan ke pekerja, terdampak" katanya.
Berdasarkan data Dinas UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tercatat 1.445
pekerja dirumahkan dan 62 terkena PHK. Seluruhnya belum masuk dalam data penerima
bantuan sosial.
"Data inilah uang kami usulkan mendapat bantuan sosial dari APBD Kota Yogyakarta," katanya.
79
