Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021
P. 105

"Pemerintah mengeluarkan kebijakan BSU ini juga untuk mencegah pengusaha memutuskan
              hubungan kerja dengan pekerjanya dan membantu pekerja yang dirumahkan atau berkurang
              penghasilannya  karena  pembatasan  jam  kerja.  Selain  itu,  diharapkan  mampu  meningkatkan
              daya  beli  dan  menjaga  tingkat  kesejahteraan  pekerja/buruh,"  kata  Menteri  Komunikasi  dan
              Informatika Johnny G. Plate mengenai manfaat penyaluran BSU.

              Pekerja atau buruh yang telah memenuhi syarat akan menerima BSU senilai Rp500 ribu per
              bulan, berlaku untuk dua bulan dan akan disalurkan sekaligus. Adapun syarat penerima BSU
              menurut Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 1. Warga Negara
              Indonesia 2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021 3. Mempunyai gaji
              paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan 4. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4
              yang ditetapkan oleh pemerintah.

              5. Diutamakan bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri
              Mengenai  persyaratan  jumlah  gaji,  terdapat  ketentuan  tambahan  bagi  pekerja/buruh  yang
              bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5
              juta. Persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau
              kabupaten/kota, yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

              Sebagai contoh, upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi
              Rp 4.800.000. Dengan demikian, persyaratan gaji maksimal pekerja di Kabupaten Karawang
              yang berhak menerima BSU adalah Rp 4,8 juta.
              Terkait gaji minimal, lebih lanjut dalam Pasal 3A dijelaskan pula bahwa gaji yang dimaksudkan
              terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk mencegah tumpang tindih penerima bantuan,
              penerima BSU juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program Kartu Prakerja,
              Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

              BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah telah menerima 1 juta data calon penerima, dari 8,73 juta
              pekerja/buruh yang diproyeksikan akan menerima BSU, Jumat (30/7/2021). Data calon penerima
              bantuan  bersumber  dari  data  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Data  tersebut  telah
              mendapatkan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan
              yang ditentukan oleh Permen Nomor 16 Tahun 2021. Nantinya, data 1 juta calon penerima BSU
              tersebut juga akan dicek dan di-screening oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan
              kesesuaian format data, dan menghindari duplikasi data.

              Data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juni 2021,
              sehingga hanya peserta yang telah terdaftar hingga waktu tersebut dan memenuhi syarat saja
              yang berhak menerima BSU. Bagi pekerja/buruh yang merasa memenuhi syarat namun ragu
              apakah  telah  terdaftar  dalam  BPJS  Ketenagakerjaan,  dapat  mengecek  melalui  website
              https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/  dan  apabila  mengalami  kesulitan  saat  login,  dapat
              menghubungi Call Center BPJS Ketenagakerjaan 1500910.
              Pemerintah juga menegaskan, bahwa sebagai upaya percepatan penyaluran serta meminimalisir
              penyelewengan  penyaluran  bantuan,  BSU  akan  didistribusikan  langsung  ke  rekening  bank
              penerima bantuan, pada Agustus.

              Para penerima BSU yang memiliki mobile banking langsung dapat mengecek di gawainya, atau
              bisa melalui ATM dan ke kantor cabang bank penyalur. Adapun bank penyalur BSU adalah bank
              milik negara yang terhimpun dalam HIMBARA, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan
              Bank BTN.Khusus untuk penyaluran dana bantuan kepada pekerja/buruh penerima bantuan di
              Provinsi Aceh, menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI).






                                                           104
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110