Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021

penghasilannya karena pembatasan jam kerja. Selain itu, diharapkan mampu meningkatkan
daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh," papar Menteri Komunikasi dan
Informatika Johnny G. Plate dalam keterangannya, Senin (2/8/2021).

Pekerja/buruh yang telah memenuhi syarat akan menerima BSU senilai Rp 500.000 per bulan,
berlaku untuk dua bulan dan akan disalurkan sekaligus. Adapun syarat penerima BSU menurut
Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 1. Warga Negara Indonesia
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021 3. Mempunyai gaji paling banyak
sebesar Rp 3.500.000 per bulan 4. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan
oleh pemerintah. 5. Diutamakan bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi,
transportasi, aneka industri Mengenai persyaratan jumlah gaji, terdapat ketentuan tambahan
bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota
lebih besar dari Rp3,5 juta. Persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah
minimum provinsi atau kabupaten/kota, yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
Sebagai contoh, upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi
Rp 4.800.000. Dengan demikian, persyaratan gaji maksimal pekerja di Kabupaten Karawang
yang berhak menerima BSU adalah Rp 4,8 juta.

Terkait gaji minimal, lebih lanjut dalam Pasal 3A dijelaskan pula bahwa gaji yang dimaksudkan
terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

Untuk mencegah tumpang tindih penerima bantuan, penerima BSU juga diprioritaskan bagi
pekerja yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan
bantuan produktif usaha mikro (BPUM) Dari BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah telah menerima
1 juta data calon penerima, dari 8,73 juta pekerja/buruh yang diproyeksikan akan menerima
BSU, Jumat (30/7/2021). Data calon penerima bantuan bersumber dari data kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan. Data tersebut telah mendapatkan verifikasi dan validasi oleh BPJS
Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Permen Nomor 16 Tahun
2021. Nantinya, data 1 juta calon penerima BSU tersebut juga akan dicek dan di-screening oleh
Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kesesuaian format data, dan menghindari
duplikasi data Data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan
30 Juni 2021, sehingga hanya peserta yang telah terdaftar hingga waktu tersebut dan memenuhi
syarat saja yang berhak menerima BSU. Bagi pekerja/buruh yang merasa memenuhi syarat
namun ragu apakah telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, dapat mengecek melalui
website https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/ dan apabila mengalami kesulitan saat login,
dapat menghubungi Call Center BPJS Ketenagakerjaan 1500910.

Pemerintah juga menegaskan, bahwa sebagai upaya percepatan penyaluran serta meminimalisir
penyelewengan penyaluran bantuan, BSU akan didistribusikan langsung ke rekening bank
penerima bantuan, pada bulan Agustus.

Para penerima BSU yang memiliki mobile banking langsung dapat mengecek di gawainya, atau
bisa melalui ATM dan ke kantor cabang bank penyalur. Adapun bank penyalur BSU adalah bank
milik negara yang terhimpun dalam HIMBARA, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan
Bank BTN. Khusus untuk penyaluran dana bantuan kepada pekerja/buruh penerima bantuan di
Provinsi Aceh, menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kemudian, Menteri Johnny
mengimbau kepada perusahan dengan tempat kerja atau pabrik yang masih memberlakukan
WFO, agar terus menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, serta menyiapkan
segala kebutuhan untuk menjalankan protokol kesehatan tersebut.
"Sejalan dengan tujuan utama penyaluran BSU, pemerintah juga berharap pengusaha
memelihara dialog secara bipatrit dengan pekerja/buruhnya, untuk mencari solusi terbaik bagi
kedua belah pihak. Dengan demikian, kelangsungan berusaha pengusaha dapat terjaga, dengan
tetap memperhatikan keberlangsungan hidup pekerja/buruh di masa pandemi," tambah Menteri
Kominfo.
109