Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021

HORE. 8,7 JUTA PEKERJA DI INDONESIA BAKAL TERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH

Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) juga kembali dipercaya sebagai penyedia data pekerja
untuk penyaluran BSU tahun 2021 tersebut.

Tahun ini BSU menyasar 8.7 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19.

Kriteria penerima BSU tahun 2021 tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16
tahun 2021.

Terdapat penyesuaian pada kriteria penerima BSU tahun 2021 ini, antara lain batas maksimal
upah menjadi Rp3,5 juta atau jika Upah Minimum setempat lebih tinggi, maka akan mengacu
pada Upah Minimum yang berlaku.

Sementara untuk masa kepesertaan aktif BPJAMSOSTEK ditentukan hingga bulan Juni 2021.

Penyaluran dana BSU ini diberikan kepada pekerja terdampak yang berada di wilayah PPKM
kategori Level 3 dan 4 di seluruh Indonesia.

Terakhir, untuk rekening bank yang bisa menerima BSU ini hanya diperkenankan menggunakan
Bank Himbara (Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN).

Besaran BSU tahun 2021 mencapai Rp500.000 selama 2 bulan yang diberikan sekaligus atau
total mencapai Rp1 juta.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo menyatakan, penggunaan kembali data yang
dikelola institusinya untuk BSU, menunjukkan pentingnya data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Jamsostek) valid.

Data kepesertaan BPJAMSOSTEK tersebut merupakan bank data pekerja terbesar di Indonesia.
Untuk itu Anggoro mengingatkan pemberi pekerja untuk tertib kepesertaan Jamsostek dan selalu
menjaga validitas datanya.

Para pekerja juga harus selalu memastikan telah mendapat perlindungan BPJAMSOSTEK.

"Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja terlindungi dari risiko kerja, dan juga
mendapatkan nilai tambah seperti BSU. Pastikan kepesertaan tertib melalui aplikasi BPJSTKU
dan cek di HRD masing-masing," kata Anggoro dalam siaran pers yang diterima RRI.co.id, Senin
(2/8/2021).

Guna mempermudah penyaluran BSU, pekerja yang belum memiliki rekening Bank Himbara akan
dibukakan rekening secara kolektif, dengan memenuhi beberapa kebutuhan data tertentu.
"Kantor Cabang kami akan berkoordinasi dengan HRD perusahaan untuk mengumpulkan secara
kolektif 7 mandatory data untuk syarat pembukaan rekening Bank Himbara, yaitu Nomor Induk
Kependudukan (NIK), Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Alamat Pemberi Kerja, Nama Ibu Kandung,
Nomor Telepon Selular dan Alamat Email. Mohon kerjasama pihak perusahaan agar proses ini
dapat berjalan lancar," jelasnya.

Anggoro juga mengungkapkan penyerahan data BSU dilakukan secara bertahap kepada
Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai pelaksana teknis BSU.
Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalisir terjadinya
kesalahan distribusi BSU.

162