Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021
P. 65
"Dalam kegiatan webinar yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti peserta dari 3.058
perwakilan pemberi kerja/badan usaha. Kita berharap agar pesan ini bisa tepat sasaran, sehingga
masyarakat bisa menerima manfaatnya," ujarnya.
Hal senada diutarakan Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok Ully. Menurutnya,
peserta JKP yang menerima manfaat tentunya telah mengikuti persyaratan. Syarat terdaftar
sebagai peserta selama 24 bulan, dengan masa iuran 12 bulan dan membayar iuran berturut-
turut selama 3 bulan.
Sedangkan syarat peserta JKP harus terdaftar sebagai peserta seluruh program BP Jamsostek
yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan
Jaminan Pensiun (JP) serta terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS
Kesehatan.
"Peserta akan menerima manfaat berupa uang tunai dan pelatihan selama 6 bulan bila terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Peserta JKP juga akan mendapat manfaat akses informasi
pasar kerja," terangnya.
Kepala Kantor Perisai BPJST Sandi Hanafia mengungkapkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan juga
memiliki program tambahan. Yaitu fasilitas pengadaan rumah bagi peserta yang telah memenuhi
persyaratan. Salah satunya, telah membayar iuran satu tahun seluruh program BP Jamsostek.
"Manfaat yang bisa diterima peserta diantaranya akan mendapat fasilitas pinjaman untuk uang
muka pembelian rumah dan renovasi rumah. Bahkan, untuk KPR rumah komersil dengan nilai
Rp 500 juta atau rumah subsidi sesuai harga berlaku. Kita bekerjasama dengan sejumlah bank
dalam menjalankan program perumahan ini," jelasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok Drs. Manto, M.Si menilai kebanyakan di Depok yang
terkena PHK di sektor informal. Sementara, pekerja manufaktur dan industri di Jalan Raya Bogor
tidak banyak yang mengalami PHK.
Bahkan, lanjutnya, di sektor Farmasi mengalami permintaan tenaga kerja karena mengalami
kenaikan produksi.
"Tujuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah mempertahankan derajat hidup yang layak. Maaf,
rata-rata perusahaan yang tidak profesional atau dikelola keluarga. Perlu diingat, bahwa yang
menerima manfaat adalah mereka yang memenuhi syarat," katanya.
Berdasarkan amanat UU besaran uang yang diterima sebesar 45 persen dari upah per bulan
dengan batas maksimal upah Rp 5 juta per bulan. Jadi, kalau misal gajinya Rp 7 juta maka tetap
dihitung Rp 5 juta," ujarnya.
Dalam Webinar tersebut juga beberapa Narsum seperti Intan Alinindya Herowati Account
Representatif BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok, Fajri Akbar Petugas Pengawas dan Pemeriksa
BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok.
64
