Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2021

positive - Rully Sofyan (Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja) Saya merasakan manfaat
besar menjadi penerima Kartu Prakerja. Saya bisa kasih nilai antara 8 hingga 9, terlepas dari
beberapa perbaikan yang harus dilakukan

positive - Rully Sofyan (Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja) Materinya sangat bagus, tak
hanya memberikan soal e-commerce, tapi juga pengenalan Search Engine Optimization (SEO).
Saya puas sekali, karena videonya bisa diputar ulang jika ingin dilihat kembali. Kemampuan
digital saya sangat berkembang di usia seperti ini. Saya merasa Program Prakerja ini
memanusiakan manusia

Ringkasan

Dalam pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja telah dinyatakan ‘clean and clear’ oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Program Kartu Prakerja juga telah dikawal dan diaudit
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Pada tahap awal pelaksanaan program, konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) juga telah dilakukan. Penekanan itu disampaikan Direktur Eksekutif Manajemen
Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari saat menjadi narasumber Focus Group
Discussion bertema ‘Dinamika Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi
Covid:19: Studi Kasus Pengelolaan Program Kartu Prakerja’ yang digelar Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, Senin, 28 Juni 2021.

KARTU PRAKERJA TELAH DINYATAKAN 'CLEAN AND CLEAR' OLEH KPK

Dalam pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja telah dinyatakan ‘clean and clear’ oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Program Kartu Prakerja juga telah dikawal dan diaudit
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Pada tahap awal pelaksanaan program, konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) juga telah dilakukan.

Penekanan itu disampaikan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja
Denni Puspa Purbasari saat menjadi narasumber Focus Group Discussion bertema ‘Dinamika
Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid:19: Studi Kasus
Pengelolaan Program Kartu Prakerja’ yang digelar Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI, Senin, 28 Juni 2021.

“Pada 2 Maret 2021, KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan
mengirimkan surat yang menyatakan bahwa Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah
mengimplementasikan seluruh rencana aksi dan saran KPK dan dinyatakan clear and clear,” kata
Denni Purbasari.
Dalam kesempatan ini, Denni juga menjelaskan bahwa per 31 Maret 2021, saldo dana Kartu
Prakerja tahun 2020 Rp 0,- karena semua sisa saldo telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum
Negara (RKUN). Sisa saldo positif yang sempat ada pada Januari-Maret tahun 2021 disebabkan
oleh insentif yang harus dibayar 4 bulan berturut-turut dan ada yang melewati 31 Desember
2020. Namun ini diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 25/2020.

Menurut Denni, Program Kartu Prakerja hadir untuk menjawab dua tantangan besar dunia
ketenagakerjaan kita, yakni terbatasnya lapangan kerja serta rendahnya produktivitas akibat
‘skill gap’ antara kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan sumber daya manusia kita. Survey BPS
menunjukkan dari 135 juta angkatan kerja kita, 90 persen diantaranya belum pernah mengikuti
pelatihan dengan sertifikat.
85