Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2021

Tak hanya itu, keranda mayat itu pun digotong dan lalu diletakkan di depan pintu masuk DPRD
Kota Malang dan depan Kantor Balai Kota Malang.Seperti diketahui, nekat kaburnya 5 buruh
migran itu adalah bentuk upaya mereka menyelamatkan diri dari situasi buruk dalam asrama.

''Namun, hal ini tidak ditangkap Wali Kota. Malah justru berjabat tangan mesra. Pernyataan yang
dilontarkan justru terkesan membela PT CKS yang padahal track record di kasus ketenagakerjaan
sudah banyak terjadi,'' terang Media Center SBMI Malang, Dian Nuriati di sela aksi.

Padahal yang harus dibela adalah pahlawan devisa yakni buruh migran. Bukan PT penyalur kerja
buruh migrannya. Terlebih, lanjut dia, temuan BP2MI juga sudah jelas, ada banyak pelanggaran
disana. Lalu, dari Disnaker sendiri juga bilang izin di BLK-LN ini tidak lengkap.
Pelanggaran dalam hal ini yang mayoritas disoroti adalah kasus overcharging. Dimana buruh
migran harus membayar ganti rugi jasa penempatan kerja di luar negeri dengan biaya 2-3 kali
lipat dari peraturan yang ada di UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI).
''Itu adalah pemerasan, eksploitasi yang seolah terus dibiarkan dan tidak terselesaikan sampai
sekarang,'' tegas dia.

Tak sepakat soal hal ini, SBMI sendiri bahkan sudah menyurati anggota dewan secara terbuka
untuk menggelar hearing membahas hal inI. Namun surat Hearing terbuka yang ditujukan ke
Komisi D itu tak digubris.

''Melihat hal itu kita heran, ada apa? Apa ada upeti sampe segitunya sikap pemerintah? Malah
justru mendiskreditkan buruh migran, seolah-olah mereka kabur karen diprovokasi pihak luar.
Kan aneh,'' tuturnya heran.

Dari aksi ini diharapkan ada langkah proaktif dari Wali Kota Malang dan juga DPRD Kota Malang
untuk ikut mengawal pengusutan kasus ini. Dari pihak polisi, kata dia juga masih terus
menyelidiki kasus ini.

''Tapi kami melihat sudah mulai menggantung kasus ini. Kami mendesak Wali Kota Malang
mengusut tuntas kasus ini. Buktikan bahwa Pemkot Malang dan DPRD berpihak pada rakyat,''
harapnya.

Selain itu, mereka juga menuntut Wali Kota untuk menggelar debat publik terkait nasib buruh
pekerja migran selama ini. Sebagai bentuk pemimpin yang membela kepentingan rakyat kecil.
Sementara itu Wali Kota Malang Sutiaji angkat bicara usai dihadiahi keranda mayat pada aksi
solidaritas oleh aktivis buruh migran yang tergabung dalam Serikar Buruh Migran Indonesia
(SBMI) Malang Raya, Selasa (29/6/2021).

Dihadapan massa aksi, secara prinsip, orang nomor satu di Kota Malang ini berkomitmen untuk
menutup izin operasional PJTKI ini jika memang terbukti ada pelanggaran. Dia menegaskan,
dirinya tidak ada tendensi dan kepentingan apa-apa.

''Apa yang saya katakan hari pertama itu formalitas saja. Soal izin, memang sudah legal, resmi.
Saya tanya prosentase charge, ditunjukkan dokumennya juga 20 persen,'' jelasnya pada massa
aksi.

''Tapi kalau memang ada temuan baru lagi, seperti kasus pelanggaran ke calon buruh migran ini
misal, ya kenapa tidak. Saya bisa tutup. Soal itu bukan domain kami, memang masih diselidiki
kepolisian,'' tambahnya.

98