Page 11 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 11
"Yang pasti ada 1.100 (PMI) yang tertunda ke Taiwan, belum lagi Korea, Malaysia, masih kami
data. Yang mengumumkan buka negara sana, kami tidak bisa intervensi, yang pasti ada sinyal
(menerima PMI) dari Korea, Jepang, Thailand, Taiwan, Malaysia, dan Singapura," kata Kepala
BP2MI Serang, Joko Purwanto, Selasa (02/11/2021).
Joko menerangkan kalau biaya pelatihan PMI saat ini masih ditanggung oleh calon PMI. Sistem
pembayarannya, ditanggung terlebih dahulu oleh bank negara yang sudah bekerja sama dengan
BP2MI. Jika sudah bekerja di negara penempatan, PMI akan membayarnya.
"Dari perbankan, dari sisi biaya, sesuai undang-undang memang tanggung jawab pemda, kalau
pemda belum (ada biaya) kan ada bank BNI, yang nenginisiasi kredit tanpa anggunan bagi
pekerja migran Indonesia," dia menerangkan.
Pemprov Banten meminta BP2MI berkoordinasi dengan Kemendagri terkait pelaksanaan
penganggaran pelatihan bagi PMI disetiap kabupaten, kota dan provinsi. Koordinasi teknis
diperlukan terkait besaran biaya pelatihan yang harus disiapkan oleh setiap pemerintah daerah.
Tak seperti PMI di Jawa Timur (Jatim) pelatihannya sudah difasilitasi pemerintah daerah. PMI di
Banten hanya bisa gigit jari untuk pelatihan tahun 2022 lantaran, mereka masih menggunakan
biaya sendiri, karena Pemprov Banten belum memasukkan anggarannya.
"Baru Jatim yang sudah. Sesegera mungkin, kalau mata anggarannya sudah ada mungkin akan
kita biayai. Agar BP2MI berkoordinasi dengan Kemendagri agar itu (biaya pelatihan) nanti bisa
di masukkan ke masing-masing provinsi, kabupaten dan kota, dalam hal ini Disnaker. Kalau
BP2MI kan sudah jelas ada anggarannya. Ini khusus kewenangan kita terkait Undang-undang
(UU) 18 tahun 2017 tentang perlindungan buruh migran," kata Kadisnaker Banten, Al Hamidi,
Selasa (02/11/2021).
10
