Page 14 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021

Judul Gubernur Banten Tegaskan Penetapan UMP/UMK Sesuai Regulasi
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg9
Jurnalis ANT
Tanggal 2021-11-05 06:30:00
Ukuran 142x65mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 2.840.000

News Value Rp 8.520.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Sesuaiperaturan, tak bisa bergeser dari situ (aturan
Perundang-undangan)

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada ke-
putusan, ya sudah

neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu dan berkoordinasi dengan
Kementerian Tenaga Kerja tentangpetunjukpelaksanaandanpetunjukteknis penetapan Upah
Minimum sesuai regulasi

Ringkasan

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, penentuan Upah. Minimum Provinsi (UMP)
dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 mengacu pada aturan normatif
yang ditetapkan Pemerintah Pusat. "Sesuai peraturan, tak bisa bergeser dari situ (aturan
Perundang-undangan)," kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Rabu (3/11). Dijelaskan
Wahidin, bahwa peraturan tentang penetapan UMP dan UMK harus melalui mekanisme sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR BANTEN TEGASKAN PENETAPAN UMP/UMK SESUAI REGULASI

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, penentuan Upah. Minimum Provinsi (UMP)
dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 mengacu pada aturan normatif
yang ditetapkan Pemerintah Pusat. "Sesuai peraturan, tak bisa bergeser dari situ (aturan
Perundang-undangan)," kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Rabu (3/11).

Dijelaskan Wahidin, bahwa peraturan tentang penetapan UMP dan UMK harus melalui
mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13