Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 17

Judul               Kata WH Soal Upah dan Demo Buruh
                Nama Media          Warta Kota
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg9
                Jurnalis            dik
                Tanggal             2021-11-05 06:19:00
                Ukuran              118x99mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 15.930.000

                News Value          Rp 47.790.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Sesuai peraturan (penetapan UMP/UMK) tak bisa
              bergeser dari situ (aturan Perundang-undangan)

              neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan,
              ya sudah

              neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
              trans) Banten)  Hingga  saat  ini,'Pemprov  Banten  masih  menunggu  dan berkoordinasi  dengan
              Kementerian Tenaga Kerja tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penetapan Upah
              Minimum sesuai regulasi

              positive - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
              trans)  Banten)  Hasil  rapat  pleno  Dewan  Pengupahan  Kabupaten/Kota  disampaikan  kepada
              Bupati/ Wali Kota dan Bupati/Wali Kota memberikan rekomendasi usulan tentang besaran Upah
              Minimum Kabupaten/ Kota kepada Gubernur



              Ringkasan

              Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
              atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengacu. pada aturan normatif yang ditetapkan
              Pemerintah Pusat. Penetapan UMP dan UMK 'tak bisa bergeser dari aturan Perundang-Undangan.



              KATA WH SOAL UPAH DAN DEMO BURUH

              Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
              atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengacu. pada aturan normatif yang ditetapkan
              Pemerintah Pusat. Penetapan UMP dan UMK 'tak bisa bergeser dari aturan Perundang-Undangan.

              "Sesuai  peraturan  (penetapan  UMP/UMK)  tak  bisa  bergeser  dari  situ  (aturan  Perundang-
              undangan)," kata pria yang akrab disapa WH ini. Kamis (4/11/2021).

                                                           16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22