Page 15 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 15
Gubernur Wahidin menyatakan, demo tidak dilarang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi ketika
sudah menjadi kesepakatan, sudah ada keputusan, semua harus mematuhinya "Kalau sudah ada
kesepakatan, sudah ada ke-putusan, ya sudah," kata Wahidin menanggapi aksi buruh di Banten
yang menuntut upah layak pada Selasa (2/11).
Seperti diketahui, pembahasan UMP dan UMK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor ll
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan PP No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Regulasi tersebut salah satunya mengatur perhitungan upah buruh dengan formula baru.
Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, Pemprov
Banten memperhatikan dan mencermati semua aspirasi dari berbagai elemen masyarakat
terutama pekerja/buruh terkait upah minimum.
"Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu dan berkoordinasi dengan Kementerian
Tenaga Kerja tentangpetunjukpelaksanaandanpetunjukteknis penetapan Upah Minimum sesuai
regulasi," kata Al Hamidi.
Dijelaskan,tahapanpenetapanupahminimumyaitu setelah ada surat Kementerian Tenaga Kerja
yang berisi petunjukpelaksanaan, petunjuk teknis, nilai inflasi, dan pertumbuhan
ekonomimasing-masingprovinsi, kemudian Dewan Pengupahan Provinsi mengadakan rapat
untuk memberikan saran/pertimbarigankepada Gubernur dalam rangka penetapan UMP.
Selain itu, untuk menindaklanjuti Surat Menaker dimaksud, Gubeniur Banten membuat surat
edaran kepada Bupati/Walikota Se-Provinsi Banten yg berisi juklak/juknis sebagai mana
dijelaskan dalam surat Menaker tersebut dan menjadi pedoman dalam rapat Dewan Pengupahan
Kabupaten/Kota untuk membahas UMK.amt
14
