Page 20 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 20
Judul Perluasan BLT Subsidi Gaji Disetujui, Penyaluran akan Disesuaikan
Nama Media okezone.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/11/05/320/2496948/perluasan-
blt-subsidi-gaji-disetujui-penyaluran-akan-disesuaikan
Jurnalis Ahmad Hudayanto
Tanggal 2021-11-05 06:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Dan Permenaker
Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh
penyesuaian level wilayah PPKM
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Adapun Perubahan
atas lampiran II Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 ini yaitu penambahan 1 Provinsi yakni
Kalimantan Utara dari yang sebelumnya 6 Provinsi menjadi 7 Provinsi
Ringkasan
Perluasan penerima BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) disetujui Komite
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tanggal 22 November 2021. Nantinya akan ada penyesuaian
mengenai peraturan dalam penyaluran BLT Subsidi Gaji.
PERLUASAN BLT SUBSIDI GAJI DISETUJUI, PENYALURAN AKAN DISESUAIKAN
Perluasan penerima BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) disetujui Komite
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tanggal 22 November 2021. Nantinya akan ada penyesuaian
mengenai peraturan dalam penyaluran BLT Subsidi Gaji.
"Dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenaker Nomor 14 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi
Pekerja/Buruh penyesuaian level wilayah PPKM," ucap Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar
Sanusi di Jakarta, Selasa (2/11/2021).
Anwar Sanusi mengatakan, perubahan tersebut antara lain penghapusan ketentuan Pasal 3 ayat
2 huruf d Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 mengatur syarat mendapatkan BSU bagi
pekerja/buruh yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 serta lampirannya.
"Adapun Perubahan atas lampiran II Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 ini yaitu penambahan
1 Provinsi yakni Kalimantan Utara dari yang sebelumnya 6 Provinsi menjadi 7 Provinsi," ujarnya.
19
