Page 163 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 163
Sebelumnya, KSPI akan menyampaikan tuntutannya terlebih dahulu lewat aksi demonstrasi pada
10 November 2021. Aksi serentak di 150 kota/kabupaten di 26 provinsi itu, kata Said, akan diikuti
10 ribu buruh.
"Aksi akan dipusatkan di kantor gubernur, bupati/walikota, dan kantor DPRD wilayah masing-
masing," ujarnya.
Presiden KSPI mengatakan, tuntutan dalam aksi 10 November masih sama dengan tuntutan
pada aksi 26 Oktober lalu.
Pertama, naikkan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 sebesar 7-10 persen.
Selanjutnya, berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021 dan 2022.
Ketiga, batalkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
Keempat, tetap berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa diikat UU Nomor 11 tahun
2020.
Lalu, perhitungan kenaikan upah 7-10 persen itu menggunakan formula dalam Peraturan
Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Perlu diketahui, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
Said menolak keras penggunaan UU Cipta Kerja karena peraturan tersebut sedang digugat dan
sedang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut, upah minimum akan
ditetapkan pada akhir November. Dalam proses penerapannya, Kemnaker menggunakan PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kini, Kemnaker masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan
ekonomi, inflasi daerah, dan kelayakan hidup.
162
