Page 165 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 165
berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 43 Tahun 2021, Jawa Timur tidak dapat menerima
langsung kedatangan Warga Negara Asing (WNA), termasuk kepulangan PMI.
ALASAN JATIM BELUM SIAP BUKA PINTU KEPULANGAN PMI
Provinsi Jawa Timur menduduki posisi puncak penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
terbanyak periode 2018-2020. Hal itu diketahui berdasarkan Data Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI).
Meski jumlah PMI asal Jawa Timur merupakan yang terbesar, namun berdasarkan Instruksi
Mendagri Nomor 43 Tahun 2021, Jawa Timur tidak dapat menerima langsung kedatangan Warga
Negara Asing (WNA), termasuk kepulangan PMI.
"Sebenarnya kami di Timwas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) DPR RI
mengusulkan tambahan untuk pintu masuk untuk (kepulangan) PMI. Selama ini kan untuk
bandara baru Soekarno-Hatta sama Sam Ratulangi Manado dan (pelabuhan) laut ada beberapa
titik. Kami mengusulkan untuk bandara ditambah yaitu di Lombok, Juanda, Kualanamu dan
Kepri," ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh yang memimpin langsung
kunjungan kerja Timwas PPMI DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/11).
"Hasil kunjungan kami ke Surabaya, mereka (Pemprov Jatim) menyatakan banyaknya kendala,
salah satunya soal ketidaksanggupan mereka soal finansial. Itu karena kalau datang sekian ratus
(kepulangan PMI) dan harus membiayai selama karantina dan tidak hanya sekadar menyediakan
tempat dan itu dirasa memberatkan mereka," ungkap Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh.
Lebih lanjut Ninik menyampaikan Pemprov Jatim siap menerima kedatangan WNA dan
kepulangan PMI, asalkan ada pembagian tugas yang jelas dengan pemerintah pusat. Ketika WNA
dan PMI tiba di Jatim, maka yang meng-handle semua mulai dari PCR, penempatan karantina,
hingga yang membiayai adalah pemerintah pusat. Sementara pemprov hanya akan mengurus
persoalan jika ada WNA dan PMI yang sakit.
"Ini (temuan yang) cukup mengejutkan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Timur
seharusnya lebih siap, namun memiliki kendala yang sama dengan daerah lain. Apalagi kemarin
Jawa Timur masih memiliki tanggungan pada saat Covid-19 tinggi pada BNPB dan ini perlu
disikapi bersama. Jika Jawa Timur saja tidak sanggup, bagaimana dengan provinsi lainya?" kata
Ninik seolah bertanya.
"Dan ini yang perlu diperjelas lagi dengan pemerintah pusat tentang pembagian tugas, serta
pembagian pembiayaanya, seperti apa. Karena kan memang kalau di Jakarta dibiayai oleh
pemerintah pusat dan ini yang diminta dari Pemprov Jawa Timur. Mereka akan siap jika ada
pembagian tugas yang jelas dari pemerintah pusat," jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) itu.
Berdasar data BP2MI pada 2020, jumlah PMI informal mencapai 28.885, sedangkan PMI formal
8.446 orang. Hongkong, Taiwan dan Malaysia menjadi tiga negara tujuan penempatan yang
utama.
Menurut Kementerian Luar Negeri, sampai akhir tahun ini akan datang 70.000 PMI dari Malaysia
yang akan pulang melalui jalur mandiri dan dekalibrasi. Belum lagi yang melalui proses deportasi
sebanyak 5.172 (September 2021).
(*).
164
