Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2021
P. 178
Judul Mendagri Minta Arus Masuk TKI di DKI sampai Jateng pada PPKM
Mikro Diawasi
Nama Media kumparan.com
Newstrend PPKM Skala Mikro
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparannews/mendagri-minta-arus-masuk-tki-
di-dki-sampai-jateng-pada-ppkm-mikro-diawasi-1vzPv5ozNjm
Jurnalis kumparan
Tanggal 2021-06-22 09:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri Indonesia) Bersama dengan Panglima Kodam
selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran
Indonesia (PMI) melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan
Kementerian dan Lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi)
Ringkasan
Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 tahun 2021.
Instruksi tersebut berisi tentang detail perpanjangan, dengan beragam diktumnya. Salah
satunya, pemerintah daerah, baik gubernur sampai wali kota wajib memperhatikan arus
masuknya TKI atau pekerja migran, khususnya yang berada di zona merah.
"Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap
MENDAGRI MINTA ARUS MASUK TKI DI DKI SAMPAI JATENG PADA PPKM MIKRO
DIAWASI
Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 tahun 2021.
Instruksi tersebut berisi tentang detail perpanjangan, dengan beragam diktumnya.
Salah satunya, pemerintah daerah, baik gubernur sampai wali kota wajib memperhatikan arus
masuknya TKI atau pekerja migran, khususnya yang berada di zona merah.
"Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap
masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan
177
