Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2021
P. 203
Dalam salinan surat Sekarga kepada Direktur Utama Garuda Indonesia bernomor SKGA-6-
405/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021, Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty mengatakan bahwa
pelaksanaan Pensiun Dini 2021 tidak sesuai dengan pasal 64 Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
"Maka tidak tertutup kemungkinan hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum di
kemudian hari," katanya dikutip Selasa (22/6/2021).
Dia menjelaskan, dasar hukum pelaksanaan program pensiun dini adalah PKB periode 2018-
2020 dan perpanjangan masa berlakunya. Sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat 1 perjanjian
tersebut, pemutusan hubungan kerja sebelum mencapai usia pensiun normal dapat dilakukan
dengan syarat telah berusia 35 tahun dan mengajukan ke perusahaan atau diusulkan
perusahaan.
Namun menurut Sekarga, keputusan program pensiun dini 2021 oleh manajemen tidak pernah
didiskusikan dengan mereka. Pasalnya mereka hanya diundang oleh direksi dalam pertemuan
satu arah pada 19 Mei 2021.
"Dimana dalam pertemuan 15 menit tersebut, BoD [direksi] hanya menyampaikan keputusan
terkait rencana pensiun dini 2021. Bahwa atas pertimbangan hukum, kami perlu mengingatkan
kepada BoD agar pelaksanaan pensiun dini 2021 harus dilaksanakan sesuai pasal 64 PKB, baik
ayat 1, ayat 2, serta ayat 3 a,b, dan c," jelas surat tersebut.
Sebelumnya Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan perseroan memang
menawarkan pensiun dini kepada karyawan. Hingga saat ini, kata dia, ada sebanyak 1.099
karyawan yang ingin memanfaatkan tawaran itu.
"Memang sayangnya ada 1.099. Dan dari jumlah yang masuk itu kami melihat bahwa jumlah
pilot yang mendaftar tidak terlalu banyak," kata Irfan dalam rapat kerja komisi VI Dewan
Perwakilan Rakyat, Senin (21/6/2021).
Menurutnya, pensiun dini ditawarkan mengikuti aturan ketenagakerjaan. Selain itu emiten
dengan kode sandi GIAA selalu terbuka untuk bicara dengan serikat pekerja.
Dia menambahkan bahwa saat ini manajemen dengan serikat pekerja tengah berdiskusi
mengenai tindakan apa saja yang perlu disepakati bersama untuk dilakukan. Sebab, dia
menyadari bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, bukan waktu yang tepat untuk meminta
karyawan keluar.
"Kami sama sekali tidak punya intensi jahat di balik ini," imbuhnya.
202
