Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2021

BPJAMSOSTEK BERIKAN SANTUNAN RP9,2 MILIAR

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi kinerja BPJarnsostek
atas pemberian santunan jaminan sosial yang mencapai Rp9,2 miliar. Adapun rinciannya
diberikan kepada ahli waris Almarhum (Alm) Mochammad Budi Utomo yang merupakan mantan
Direktur Umum (Dirut) PT Bank Sumut senilai Rp7.1 miliar.

Selain itu, santunan Jaminan Hari Tua (JHT) juga diberikan kepada Salim Junus dari Bank
Danamon senilai Rp851 juta dan Santunan JHT kepada Desiree yang merupakan tenaga kerja di
Bank Permata senilai Rp 1.1 miliar.

Apresiasi itu disampaikan Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Afifi Lubis mewakili Wakil
Gubernur Sumut Musa Ra-jekshah, saat penyerahan santunan kematian program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) kepada Mustina Pulungan. istri Alm
Mochammad Budi Utomo. di Kantor BPJarnsostek Wilayah Sumbagut.

"Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah hak normatif bagi pekerja, baik formal maupun
informal. Sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan sistem jaminan
sosial nasional." ujar Afifi Lubis di Medan, kemarin.

Lebih lanjut. Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Sumbagut, Panji Wibisana menyampaikan,
pemberian santunan tersebut sebagai bukti bahwa semua peserta jaminan sosial punya hak
untuk mendapatkannya, selain itu kegiatan ini atas permintaan Gubernur dan Wakil Gubernur
supaya semua pekerja di Sumut mendapatkan hak yang sama terhadap jaminan sosial.

Kepala Kantor BPJarnsostek Cabang Medan Kota, Aang Supono menjelaskan, bahwa kiai m
sejumlah Rp9,2 miliar tersebut telah dibayarkan kepada ketiga tenaga kerja tersebut yakni
kepada ahli waris Almarhum (Alm) Mochammad Budi Utomo dengan rincian santunan berupa
JHT sebesar Rp208 juta, santunan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) Sebesar Rp6,9 miliar dan
santunan JP (Jaminan Pensiun) sebesar Rp 1,3 juta.
Bahkan, pihaknya juga menyerahkan klaim JHT untuk 2 peserta kami yakni klaim JHT sebesar
Rp 1,1 miliar kepada Desire dan klaim JHT sebesar Rp851 juta kepada Salim Junus.

"Ini merupakan komitmen kami dari BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan undang-undang
program jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, selain itu saat ini presiden
juga mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)," jelas Aang.

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan
penerima upah. Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara
dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJarnsostek.

"Untuk upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program
Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021
tersebut," kata Aang. (ik)

caption:

BERIKAN SANTUNAN: Deputi Direktur Wilayah BPJarnsostek Sumbagut, Panji Wibisana (tiga dari
kanan) bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumut secara simbolis memberikan santunan
kematian kepada ahli waris peserta BPJarnsostek di Medan, kemarin.

199