Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2021

Ringkasan

Pelaku usaha siap mengikuti arah kebijakan pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-
19 secara efektif. Jika pembatasan sosial yang lebih ketat diperlukan, pengusaha terdampak
berharap mendapat dukungan stimulus agar tetap bisa menjalankan roda usaha dan
menghindari pemutusan hubungan kerja. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
Indonesia Shinta Kamdani, Selasa (22/6/2021), mengatakan, pengusaha tidak punya banyak
pilihan selain mengikuti arah kebijakan pemerintah untuk menekan penularan Covid-19. Menurut
dia, saat ini ada urgensi untuk menekan tren penyebaran pandemi secara permanen.

PEMBATASAN AKTIVITAS PERLU DIIRINGI DUKUNGAN STIMULUS

Pelaku usaha siap mengikuti arah kebijakan pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-
19 secara efektif. Jika pembatasan sosial yang lebih ketat diperlukan, pengusaha terdampak
berharap mendapat dukungan stimulus agar tetap bisa menjalankan roda usaha dan
menghindari pemutusan hubungan kerja.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Kamdani, Selasa (22/6/2021),
mengatakan, pengusaha tidak punya banyak pilihan selain mengikuti arah kebijakan pemerintah
untuk menekan penularan Covid-19. Menurut dia, saat ini ada urgensi untuk menekan tren
penyebaran pandemi secara permanen.

Jika pandemi tidak segera dikendalikan, kondisi seperti ini bisa terulang kembali di kemudian
hari. ”Jadi, meski sebenarnya tidak ideal bagi pelaku usaha, kami akan mendukung pelaksanaan
kebijakan pemerintah semaksimal mungkin,” kata Shinta saat dihubungi di Jakarta.

Menurut dia, pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang
diterapkan pemerintah pada 22 Juni-5 Juli 2021 tidak masalah. Namun, jika ternyata kebijakan
itu kurang efektif untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, restriksi yang lebih ketat seperti
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperlukan.

”Kalau PPKM tidak bisa mengendalikan keadaan, bisa saja kita kembali ke kondisi PSBB seperti
dulu,” kata Shinta.

Namun, pemerintah perlu mengimbanginya dengan dukungan stimulus yang bisa membantu
likuiditas usaha, khususnya bagi sektor tertentu yang belum pulih betul dari dampak pandemi
sejak tahun lalu, seperti ritel, perdagangan, pariwisata, dan horeka (hotel, restoran, kafe).

Menurut dia, stimulus bagi dunia usaha perlu diarahkan secara khusus dan spesifik ke sektor
yang memang membutuhkan. Sebab, tidak semua sektor terdampak dan terpuruk dengan
adanya lonjakan kasus Covid-19 dan pembatasan kegiatan saat ini.
”Kami berharap pemerintah memberi dukungan dalam bentuk relaksasi kredit atau suntikan
modal untuk pelaku usaha di sektor yang memang terkena dampak paling besar dari kebijakan
pengetatan. Insentif kali ini harus targeted ke sektor yang membutuhkan,” ujarnya.

Arah kebijakan pemerintah memberikan stimulus bagi dunia usaha selama pandemi ini dinilai
sudah tepat, tetapi kebijakannya tidak berdampak konkret di lapangan. Sebagai contoh, arus
likuiditas ke sektor riil masih tersendat karena tidak semua bank mau menanggung risiko
penyaluran kredit di tengah kondisi bisnis yang buruk.
Shinta berharap, kebijakan pembatasan tidak berkepanjangan. Sebab, jika sudah terdesak,
pelaku usaha mau tidak mau akan melakukan lebih banyak pemutusan hubungan kerja,
khususnya untuk pekerja kontrak dan alih daya (outsource).

7