Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 118
Judul Menaker: Satu Data Ketenagakerjaan tanggung jawab pusat dan
daerah
Nama Media antaranews.com
Newstrend Kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2240654/menaker-satu-data-
ketenagakerjaan-tanggung-jawab-pusat-dan-daerah
Jurnalis Prisca Triferna Violleta
Tanggal 2021-06-30 16:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan
merupakan tanggung jawab kita bersama. Seluruh penyelenggara Satu Data Ketenagakerjaan
baik di tingkat pusat maupun di daerah harus terus berkoordinasi dan melakukan konsolidasi
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan implementasi Satu Data Ketenagakerjaan
menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat maupun daerah.
MENAKER: SATU DATA KETENAGAKERJAAN TANGGUNG JAWAB PUSAT DAN
DAERAH
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan implementasi Satu Data
Ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat maupun daerah.
"Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab kita bersama. Seluruh
penyelenggara Satu Data Ketenagakerjaan baik di tingkat pusat maupun di daerah harus terus
berkoordinasi dan melakukan konsolidasi," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida dalam
acara virtual Konsolidasi Nasional Satu Data Ketenagakerjaan dipantau dari Jakarta, Rabu.
Hal itu terutama untuk menghadapi isu terkait penyediaan dan penyajian data ketenagakerjaan
guna mendukung terciptanya Satu Data Ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan dan mudah diakses pengguna data.
Menaker Ida mengingatkan, penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan tidak hanya dilaksanakan
oleh pusat saja melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Tetapi sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Darah, maka urusan pelaksanaan ketenagakerjaan
juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
117
