Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 115
Judul Kemnaker Perkuat Konsolidasi Kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/30/kemnaker-perkuat-
konsolidasi-kebijakan-satu-data-ketenagakerjaan
Jurnalis Larasati Dyah Utami
Tanggal 2021-06-30 17:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
menjadi hal yang fundamental dalam menentukan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kebijakan ini merupakan pembenahan tata
kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakes dan
dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, dukungan data dan informasi yang
berkualitas (relevan, akurat, up todate, lengkap dan berkesinambungan) sangat penting dan
sangat dibutuhkan agar keputusan dan kebijakan yang diambil berbasis fakta/bukti (evidence
based)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena itu, koordinasi dan kerja sama antar
instansi ketenagakerjaan mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah provinsi dan
kabupaten/kota mutlak diperlukan
neutral - Bambang Satrio Lelono (Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker) Kita terus lakukan sosialisasi kebijakan Satu Data
Ketenagakerjaan terhadap pihak-pihak terkait, peningkatan pengetahuan dan keterampilan
pelaksana kebijakan dan penyusunan perangkat sesuai prinsip satu data Indonesia. Misalnya
daftar data, standar data, metadata dan lainnya
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan dengan
melakukan koordinasi dan kerja sama antar instansi ketenagakerjaan, mulai dari tingkat pusat
sampai dengan provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan
ekosistem satu data ketenagakerjaan yang saling terintegrasi dan terpadu antara pusat dan
daerah.
114
