Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 112
Anwar mengatakan terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi untuk mendapatkan data
ketenagakerjaan tersebut, yaitu standar data yang mendasari data meliputi konsep, definisi,
klasifikasi, ukuran, dan satuan.
Jika tidak memiliki standar yang sama, kata Anwar, akan terdapat kemungkinan kesulitan untuk
melakukan interpretasi data tersebut.
Selain itu terdapat faktor satu metadata baku, yakni informasi dalam bentuk, struktur dan format
yang baku untuk menggambarkan dan menjelaskan data serta memudahkan pencarian dan
pengolahan.
Kebijakan satu data ketenagakerjaan juga harus dapat digunakan untuk lintas instansi dan
kementerian guna melakukan layanan terhadap publik.
Dia menjelaskan bahwa Kemnaker sudah melakukan implementasi satu data ketenagakerjaan
yang dimulai dengan Peraturan Menaker Nomor 15 tahun 2020 tentang Sistem Satu Data
Ketenagakerjaan. Implementasi secara penuh rencananya dimulai pada tahun ini.
"Intinya kita ingin ada kepastian tugas dan peran masing-masing komponen penyelenggara satu
data ketenagakerjaan," ucapnya.
Peraturan itu juga mengatur kejelasan alur data dan penguatan koordinasi serta konsolidasi
dengan pihak terkait.
Dia menjelaskan ketenagakerjaan memiliki banyak isu seperti jaminan sosial untuk pekerja yang
melibatkan berbagai pihak seperti pemberi kerja, Kementerian Keuangan, BPJS
Ketenagakerjaan, dan Kemnaker.
111
