Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 116
KEMNAKER PERKUAT KONSOLIDASI KEBIJAKAN SATU DATA KETENAGAKERJAAN
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan
memperkuat kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi dan kerja sama
antar instansi ketenagakerjaan, mulai dari tingkat pusat sampai dengan provinsi dan
kabupaten/kota.
Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan ekosistem satu data ketenagakerjaan yang saling
terintegrasi dan terpadu antara pusat dan daerah.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan koordinasi dan kerja sama antar instansi di
Pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan.
"Melalui kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan menjadi hal yang fundamental dalam menentukan
keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di
Jakarta pada Rabu (30/6).
Menaker Ida mengatakan, kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan merupakan implementasi dari
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data
Ketenagakerjaan yang menandai dimulainya Kebijakan Satu Data Indonesia, khususnya di
bidang Ketenagakerjaan.
Kebijakan ini telah dilaunching pada tanggal 5 November 2020 yang lalu "Kebijakan ini
merupakan pembenahan tata kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan
data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta
mudah diakes dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah," kata Menaker Ida.
Satu Data Ketenagakerjaan akan mencakup perencanaan ketenagakerjaan, peningkatan
kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan
kerja, penyelenggaraan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan
pelaksanaan norma kerja dan K3 di tempat kerja, serta evaluasi hasil pembangunan
ketenagakerjaan.
Menaker Ida mengatakan, kompleksitas urusan di bidang ketenagakerjaan ini menuntut akurasi
pengambilan keputusan dan kebijakan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.
"Untuk itu, dukungan data dan informasi yang berkualitas (relevan, akurat, up todate, lengkap
dan berkesinambungan) sangat penting dan sangat dibutuhkan agar keputusan dan kebijakan
yang diambil berbasis fakta/bukti (evidence based)," kata Menaker Ida.
Dengan disahkannya kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan, kata Menaker Ida, bukan berarti
bahwa tugas di sektor ketenagakerjaan sudah selesai.
Sebaliknya, ke depan akan semakin berat menghadapi tantangan dan permasalahan dalam
penyediaan dan penyajian data ketenagakerjaan.
"Karena itu, koordinasi dan kerja sama antar instansi ketenagakerjaan mulai dari tingkat pusat
sampai dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota mutlak diperlukan," kata Menaker Ida.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker,
Bambang Satrio Lelono, mengatakan konsolidasi nasional ini juga akan disepakati rancangan
daftar data prioritas ketenagakerjaan.
Secara bersama-sama akan diimplementasikan oleh para produsen data ketenagakerjaan di
pusat dan daerah yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.
115
