Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 108
Judul Kemnaker Perkuat Konsolidasi Kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
Pusat dan Daerah
Nama Media jpnn.com
Newstrend Kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/kemnaker-perkuat-konsolidasi-kebijakan-
satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
Jurnalis elvi
Tanggal 2021-06-30 17:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Koordinasi dan kerja sama antar instansi di
pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan
melalui kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan menjadi hal yang fundamental dalam menentukan
keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kebijakan ini merupakan pembenahan tata
kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakes dan
dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Serta evaluasi hasil pembangunan
ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, dukungan data dan informasi yang
berkualitas (relevan, akurat, up todate, lengkap dan berkesinambungan) sangat penting dan
sangat dibutuhkan agar keputusan dan kebijakan yang diambil berbasis fakta/bukti (evidence
based)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena itu, koordinasi dan kerja sama antar
instansi ketenagakerjaan mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah provinsi dan
kabupaten/kota mutlak diperlukan
positive - Bambang Satrio Lelono (Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker) Konsolidasi nasional ini juga akan disepakati
rancangan daftar data prioritas ketenagakerjaan yang secara bersama-sama akan
diimplementasikan oleh para produsen data ketenagakerjaan di pusat dan daerah yang sesuai
dengan prinsip satu data Indonesia
107
