Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 106
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan dengan
melakukan koordinasi dan kerja sama antar instansi ketenagakerjaan, mulai dari tingkat pusat
sampai dengan provinsi dan kabupaten/kota. Upaya tersebut dijalankan untuk menciptakan
ekosistem satu data ketenagakerjaan yang saling terintegrasi dan terpadu antara pusat dan
daerah, untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.
KEMNAKER KONSOLIDASI KEBIJAKAN SATU DATA KETENAGAKERJAAN PUSAT DAN
DAERAH
JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
dengan melakukan koordinasi dan kerja sama antar instansi ketenagakerjaan, mulai dari tingkat
pusat sampai dengan provinsi dan kabupaten/kota. Upaya tersebut dijalankan untuk
menciptakan ekosistem satu data ketenagakerjaan yang saling terintegrasi dan terpadu antara
pusat dan daerah, untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.
"Koordinasi dan kerja sama antar instansi di pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung
reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
menjadi hal yang fundamental dalam menentukan keberhasilan pembangunan
ketenagakerjaan," ucap Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima
pada Rabu (30/6).
Kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan yang telah di- launching pada tanggal 5 November 2020
yang lalu merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020
tentang Satu Data Ketenagakerjaan yang menandai dimulainya Kebijakan Satu Data Indonesia,
khususnya di bidang Ketenagakerjaan.
"Kebijakan ini merupakan pembenahan tata kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk
menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakes dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan
instansi daerah," tutur Ida.
Berbagai data ketenagakerjaan yang terhimpun dalam Satu Data Ketenagakerjaan di antaranya
adalah perencanaan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja,
penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penyelenggaraan hubungan industrial
dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan pelaksanaan norma kerja dan K3 di tempat kerja,
serta evaluasi hasil pembangunan ketenagakerjaan. Ida menuturkan kompleksitas urusan di
bidang ketenagakerjaan ini menuntut akurasi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam hal
perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.
"Untuk itu, dukungan data dan informasi yang berkualitas (relevan, akurat, up to date, lengkap
dan berkesinambungan) sangat penting dan sangat dibutuhkan agar keputusan dan kebijakan
yang diambil berbasis fakta/bukti ( evidence based )," tutur Ida.
Dia mengatakan dengan disahkannya kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan, bukan berarti
bahwa tugas di sektor ketenagakerjaan sudah selesai.
Sebaliknya, ke depan akan semakin berat menghadapi tantangan dan permasalahan dalam
penyediaan dan penyajian data ketenagakerjaan.
"Karena itu, koordinasi dan kerja sama antar instansi ketenagakerjaan mulai dari tingkat pusat
sampai dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota mutlak diperlukan," kata Ida.
105
