Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 109
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
dengan melakukan koordinasi dan kerja sama antar instansi, mulai dari tingkat pusat sampai
dengan provinsi dan kabupaten/kota.
KEMNAKER PERKUAT KONSOLIDASI KEBIJAKAN SATU DATA KETENAGAKERJAAN
PUSAT DAN DAERAH
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat kebijakan Satu Data
Ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi dan kerja sama antar instansi, mulai dari tingkat
pusat sampai dengan provinsi dan kabupaten/kota.
"Koordinasi dan kerja sama antar instansi di pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung
reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
menjadi hal yang fundamental dalam menentukan keberhasilan pembangunan
ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta pada Rabu (30/6).
Ida Fauziyah mengatakan kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan yang telah dilaunching pada 5
November 2020 yang lalu merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15
Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan.
Hal itu, menandai dimulainya Kebijakan Satu Data Indonesia, khususnya di bidang
ketenagakerjaan.
"Kebijakan ini merupakan pembenahan tata kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk
menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakes dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan
instansi daerah," kata Menaker Ida.
Berbagai data ketenagakerjaan yang terhimpun dalam Satu Data Ketenagakerjaan di antaranya
adalah perencanaan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja,
penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penyelenggaraan hubungan industrial
dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan pelaksanaan norma kerja dan K3 di tempat kerja.
"Serta evaluasi hasil pembangunan ketenagakerjaan," ungkapnya.
Politikus PKB itu mengatakan kompleksitas urusan di bidang ketenagakerjaan ini menuntut
akurasi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta
evaluasi.
"Untuk itu, dukungan data dan informasi yang berkualitas (relevan, akurat, up todate, lengkap
dan berkesinambungan) sangat penting dan sangat dibutuhkan agar keputusan dan kebijakan
yang diambil berbasis fakta/bukti (evidence based)," kata Ida Fauziyah.
Namun, Ida Fauziyah mengatakan dengan disahkannya kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
bukan berarti bahwa tugas di sektor ketenagakerjaan sudah selesai.
Sebaliknya, ke depan akan semakin berat menghadapi tantangan dan permasalahan dalam
penyediaan dan penyajian data ketenagakerjaan.
"Karena itu, koordinasi dan kerja sama antar instansi ketenagakerjaan mulai dari tingkat pusat
sampai dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota mutlak diperlukan," kata Menaker Ida.
108
