Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 159
Judul Muchtar Pakpahan Meninggal, MK Tidak Terima Gugatan UU Cipta
Kerja
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5625365/muchtar-pakpahan-meninggal-
mk-tidak-terima-gugatan-uu-cipta-kerja
Jurnalis Andi Saputra
Tanggal 2021-06-30 09:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Mahkamah Konstitusi tidak menerima gugatan UU Cipta Kerja yang diajukan organisasi buruh
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Sebab, Ketua Umum KSBSI Muchtar
Pakpahan meninggal dunia pada 21 Maret 2021 lalu. "Menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima," demikian bunyi putusan MK yang dikutip detikcom, Rabu (30/6/2021).
MUCHTAR PAKPAHAN MENINGGAL, MK TIDAK TERIMA GUGATAN UU CIPTA KERJA
Mahkamah Konstitusi tidak menerima gugatan UU Cipta Kerja yang diajukan organisasi buruh
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Sebab, Ketua Umum KSBSI Muchtar
Pakpahan meninggal dunia pada 21 Maret 2021 lalu.
"Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," demikian bunyi putusan MK yang
dikutip detikcom, Rabu (30/6/2021).
Putusan itu diucapkan dalam sidang pada Selasa (29/6) kemarin. Putusan itu diketok secara
bulat oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams,
Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Saldi
Isra. Alasan MK, Ketua Umum KSBSI Muchtar Pakpahan meninggal dunia sehingga legal standing
permohonan itu menjadi hilang.
"Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar (K)SBSI dan Pasal 12 ayat (7)
Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan
atas nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Oleh karena itu, dalam konteks
permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengajukan
permohonan secara absolut harus ketua umum," papar majelis MK.
Permohonan itu kemudian dilanjutkan dengan diwakili Sekjen KSBSI Vindra Whindalis. Namun
menurut MK, Sekjen tidak bisa mewakili sidang di MK.
158
