Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 169
Judul Selama Masa Pandemi, Layanan Publik e-PP dan e-PKB Terus Berlanjut
Nama Media krjogja.com
Newstrend Layanan Online PP dan PKB
Halaman/URL https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/selama-masa-pandemi-
layanan-publik-e-pp-dan-e-pkb-terus-berlanjut/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-30 09:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem
Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu
atap satu pintu
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana
peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dan mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha
neutral - Indah Anggora Putri (Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker) Fungsi PP atau PKB
adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. PP dan PKB tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau minimal sama
dengan peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP)
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. Tuntutan perkembangan jaman dengan
berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-
PP dan e-PKB. "Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan
(Sisnaker) agar pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (29/6/2021) Ia
menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha yakni memastikan adanya
pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya pengaturan tata tertib yang
berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan
hubungan kerja dan hubungan kerja antar pekerja.
168