Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 171

Judul               Pemutusan Hubungan Kerja Harus Dilakukan Sesuai Prosedur
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://rri.co.id/bengkulu/kesra/1097177/pemutusan-hubungan-kerja-
                                    harus-dilakukan-sesuai-prosedur
                Jurnalis            Rohil Minata
                Tanggal             2021-06-30 09:08:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pengawas Tenaga Kerja wilayah 3 Bengkulu, Amrul Hamidi, menjelaskan pemutusan hubungan
              kerja  (PHK)  antara  pekerja  dan  investor/pengusaha  diharapkan  dilakukan  sesuai  prosedur.
              Kepada RRI di Bintuhan Rabu (30/06/2021), Hamidi mengatakan Para investor di Kabupaten
              Kaur  sebaiknya  tidak  serta  merta  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  kepada  para
              pekerjanya, dan apabila ini terjadi harus melalui prosedur yang ada dan Hak ini mutlak harus
              didapatkan oleh pekerja, dan ini sering terabaikan oleh perusahaan-perusahaan, seperti mem-
              PHK  karyawan  tanpa  prosedur,  kita  harapkan  jangan  sampai  terulang  lagi,  khususnya  di
              Kabupaten Kaur ", tegasnya.



              PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA HARUS DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR
              Pengawas Tenaga Kerja wilayah 3 Bengkulu, Amrul Hamidi, menjelaskan pemutusan hubungan
              kerja (PHK) antara pekerja dan investor/pengusaha diharapkan dilakukan sesuai prosedur.

              Kepada RRI di Bintuhan Rabu (30/06/2021), Hamidi mengatakan Para investor di Kabupaten
              Kaur  sebaiknya  tidak  serta  merta  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  kepada  para
              pekerjanya, dan apabila ini terjadi harus melalui prosedur yang ada dan Hak ini mutlak harus
              didapatkan oleh pekerja, dan ini sering terabaikan oleh perusahaan-perusahaan, seperti mem-
              PHK  karyawan  tanpa  prosedur,  kita  harapkan  jangan  sampai  terulang  lagi,  khususnya  di
              Kabupaten Kaur ", tegasnya.

              "Sejak  bergulirnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  pada  Tahun  2020,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
              Transmigrasi Kaur terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada para pekerja yang
              ada di Kabupaten Kaur", jelas Hamidi
              Hamidi berharap supaya permasalahan yang menimpa pekerja bisa dicarikan solusi dan untuk
              itu, pekerja juga harus berusaha tau dan memahami tentang hak dan kewajiban bagi nya yang
              diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja. (rh).




                                                           170
   166   167   168   169   170   171   172   173