Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 170
SELAMA MASA PANDEMI, LAYANAN PUBLIK E-PP DAN E-PKB TERUS BERLANJUT
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP)
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19.
Tuntutan perkembangan jaman dengan berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat
dan praktis melalui sistem aplikasi e-PP dan e-PKB. "Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem
Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu
atap satu pintu," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam pernyataannya di Jakarta,
Selasa (29/6/2021) Ia menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha yakni
memastikan adanya pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya pengaturan
tata tertib yang berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja
dalam melaksanakan hubungan kerja dan hubungan kerja antar pekerja.
"Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan
mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha," ujarnya.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggora Putri, menambahkan, dalam rangka
mewujudkan kondisi hubungan Industrial yang kondusif di perusahaan sesuai pasal 108 hingga
pasal 135 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak dan
kewajiban pengusaha dan pekerja serta syarat- syarat kerja harus di tuangkan dalam PP atau
PKB.
Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik baru, pembaruan,
perpanjangan, perubahan, sampai pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur di Permenaker
Nomor 28 Tahun 2014.
"Fungsi PP atau PKB adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan.
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan," kata Putri. (Ful).
169
