Page 137 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021
P. 137
Judul BSU Perluasan Sasar 1,7 Juta Pekerja, Penyaluran Selesai Akhir Tahun
Nama Media bisnis.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211215/12/1478141/bsu-
perluasan-sasar-17-juta-pekerja-penyaluran-selesai-akhir-tahun
Jurnalis Wahyu Arifin
Tanggal 2021-12-15 19:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah meluaskan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja di 34 provinsi di seluruh
Indonesia dari sebelumnya yang hanya 28 provinsi. Penambahan provinsi ini akan mencakup
sekitar 1,7 juta calon penerima BSU pekerja.
BSU PERLUASAN SASAR 1,7 JUTA PEKERJA, PENYALURAN SELESAI AKHIR TAHUN
JAKARTA - Pemerintah meluaskan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja di 34 provinsi
di seluruh Indonesia dari sebelumnya yang hanya 28 provinsi. Penambahan provinsi ini akan
mencakup sekitar 1,7 juta calon penerima BSU pekerja.
Aturan perluasan penerima BSU tahun ini tertuang dalam Permenaker No. 212021. Kebijakan
perluasan penerima BSU ini, diputuskan lantaran adanya sisa anggaran dan setelah melakukan
koordinasi dengan KPC PEN dan Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan penerima
program ini.
Menurut Sesditjen PHI dan Jamsos Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Surya Lukita
Warman, sisa anggaran BSU tersebut sebesar Rp1,7 triliun dan akan menyasar 1.791.477
pekerja. Satu bulan berjalan, Surya mengungkapkan, sekitar 989.000 orang di delapan provinsi
telah menerima bantuan ini dan sisanya selesai akhir tahun.
"Persyaratan penerima sama, hanya persyaratan berada di wilayah yang menerapkan PPKM
Level 3 dan 4, ditiadakan. Sehingga bantuan tersebut dapat diterima pekerja di seluruh
Indonesia," kata Surya dalam dialog virtual di Jakarta, Rabu (15/12/2021).
Guna mencegah terjadinya tumpang tindih penerima, Surya mengatakan koordinasi data dengan
kementerian terkait terus dilakukan. Penerima bantuan lain seperti Kartu Pra Kerja, Program
Keluarga Harapan, dan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) tidak berhak menerima BSU
pekerja.
136
